Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan belum ada pengumuman dari pihak Arab Saudi perihal kuota haji tahun 2026. Hal itu menanggapi wacana dari BP Haji soal pemangkasan kuota jemaah haji Indonesia hingga 50%. Belakangan, BP Haji mengkonfirmasi rencana tersebut batal.
“Belum ada pengumuman apa pun tentang kuota (haji 2026),” ungkap Hilman Latief saat dikonfirmasi oleh Media Indonesia mengenai kabar tersebut, Kamis (12/6).
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut ada wacana di Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50%.
"Itu yang membuat kami agak kaget. Namun kemudian dari hasil diskusi di Kementerian Haji (Saudi), dinyatakan karena tahun depan pengelolaan haji Indonesia itu tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden (Prabowo) membentuk badan setingkat Kementerian Haji, maka pemerintah Saudi dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah menyatakan ini ada harapan dengan manajemen baru," papar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6) malam.
Ia menyebut wacana pemotongan itu muncul karena Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melihat kesemrawutan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini.
"Itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami. Namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji," kata Dahnil. (H-4)
Kuota haji 2026 akan diumumkan oleh otoritas Arab Saudi pada 15 Muharram 1447 H atau bertepatan dengan 10 Juli 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto bersiap melakukan upaya diplomasi dengan Arab Saudi.
BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan.
BADAN Penyelenggaraan (BP) Haji menanggapi klarifikasi menteri agama RI yang menyebut belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi.
BADAN Pengelola Haji atau BP Haji meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait wacana bahwa Arab Saudi hendak memangkas kuota Jemaah Haji Indonesia hingga 50%.
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Ustadz Khalid Basalamah kembali menjadi perhatian publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Juni 2025.
NOTA diplomatik dari pemerintah Arab Saudi yang berisi deretan permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025 Indonesia muncul ke publik. Ini jawaban Kemenag.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved