Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
VISA furoda untuk calon jemaah haji Indonesia tahun ini dipastikan tidak akan diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal itu membuat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disebut akan menderita kerugian hingga miliaran rupiah. Selain, PIHK, pihak yang juga dirugikan dengan gagal terbitnya visa haji furoda adalah para calon jemaah haji.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan, gagalnya penerbitan visa furoda bukan hal yang bisa dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu sepenuhnya menjadi keputusan pemerintah Arab Saudi.
Terkait dengan kerugian yang dialami pihak PIHK dan calon jemaah haji furoda, ia mengatakan hal itu harus diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah.
"Bagi jemaah yang mengalami hal tersebut, Komnas Haji menyarankan segera menyelesaikannya secara musyawarah dengan yang memiliki otoritas, dikarenakan masih ada peluang untuk mendapat pengembalian dana, penjadwalan ulang, atau pengalihan ke kuota haji khusus," katanya, Jumat, (30/5).
Mustolih mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, pihak travel resmi yang menyelenggarakan haji furoda juga bersedia mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh para calon jemaah haji.
"Mereka telah menyatakan siap mengembalikan biaya jamaah calon haji secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab dan menjaga reputasi meskipun harus menanggung kerugian besar akibat pembatalan keberangkatan tersebut," katanya. (Ant/H-3)
Tidak diterbitkannya visa haji furoda tahun ini membuat DPR RI mendukung penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda.
banyaknya jemaah haji yang gagal berangkat menunaikan haji furoda tidak akan menyurutkan minat masyarakat untuk mendaftar. Haji furoda dari antrean yang panjang untuk menunaikan ibadah haji
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tentu menimbulkan kerugian.
Meskipun ada kejadian tidak terbitnya visa furoda di tahun ini, minat masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam haji furoda disebut masih tetap ada.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi calon jemaah haji furoda.
Calon jemaah haji Indonesia dan dunia yang ingin menunaikan ibadah haji jalur furoda tahun ini tampaknya harus gigit jari.
DPR RI juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid beranggapan bahwa pilihan calon jemaah haji mau membayar mahal untuk visa furoda disebabkan antrean haji yang sangat panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved