Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
Calon jemaah haji Indonesia dan dunia yang ingin menunaikan ibadah haji jalur furoda tahun ini tampaknya harus gigit jari. Pemerintah Arab Saudi disebut tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Hingga Minggu (1/6), Kementerian Agama (Kemenag) RI belum mendapatkan informasi terkait penerbitan proses visa furoda.
"Kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apa pun terkait dengan hal tersebut," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam keterangan di Mekah, Minggu (1/6).
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sekaligus Sekretaris Amirul Hajj Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengonfirmasi bahwa menurut pihak Arab Saudi, visa haji nonkuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar.
"Jadi, seluruh calon jamaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda di akhir-akhir jelang masa puncak haji ini. Sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada visa tersebut,” ujar Dahnil.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri) Zaky Zakaria Anshari berpendapat, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Saudi melakukan transformasi besar dalam sistem haji. "Saya menilai Saudi tahun ini membuat satu percobaan untuk mencari penyelenggaraan haji yang ideal,” kata Zaky.
Alih-alih menyediakan kuota haji furoda, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru terkait umrah. Dalam peraturan yang disampaikan Bidang Umrah DPP AMPHURI melalu Instagram resminya, Minggu (1/6), visa umrah tidak akan diberikan jika hotel-hotel di Mekah dan Madinah belum dipesan dan disetujui oleh Pertahanan Sipil dan Otoritas Pariwisata dari jamaah masuk hingga jamaah pulang.
"Dan, mulai tanggal 14 Dzulhijjah, Visa umrah tidak akan diberikan jika hotel-hotel di Mekah dan Madinah belum dipesan dan disetujui oleh Pertahanan Sipil dan Otoritas Pariwisata dari jamaah masuk hingga jamaah pulang. Setelah Hotel menyetujui reservasinya baru Visa bisa ditebitkan," tulis Bidang Umrah DPP Amphuri. (E-3)
DPR RI juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
Tidak diterbitkannya visa haji furoda tahun ini membuat DPR RI mendukung penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda.
banyaknya jemaah haji yang gagal berangkat menunaikan haji furoda tidak akan menyurutkan minat masyarakat untuk mendaftar. Haji furoda dari antrean yang panjang untuk menunaikan ibadah haji
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tentu menimbulkan kerugian.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid beranggapan bahwa pilihan calon jemaah haji mau membayar mahal untuk visa furoda disebabkan antrean haji yang sangat panjang
Meskipun ada kejadian tidak terbitnya visa furoda di tahun ini, minat masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam haji furoda disebut masih tetap ada.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi calon jemaah haji furoda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved