Kebutuhan Operasional Sekolah Rakyat Tahun Ini Ditaksir Rp2,3 Triliun

PEMERINTAH menargetkan pembangunan 100 sekolah rakyat yang dibiayai APBN pada tahun ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memaparkan asumsi rencana anggaran kebutuhan operasional sekolah rakyat di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026 totalnya sekitar Rp2,3 triliun.

Kebutuhan itu untuk 100 lokasi dengan 340 rombongan belajar (rombel), dengan 25 siswa per rombel. Totalnya sekitar 8.850 siswa.

“Ini masih berupa asumsi, karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10.000. Indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp48,25 juta per tahun. Itu sudah termasuk seragam, alat-alat sekolah yang lain seperti laptop, sepatu, dan lain-lain,” kata mensos saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).

Baca juga : Gus Ipul Lapor ke Prabowo, Ada 53 Titik Sekolah Rakyat yang Siap Beroperasi

Ia merinci, dana untuk dukungaan sarana-prasarana untuk 100 lokasi adalah Rp487,14 miliar. Itu termasuk sarana laboratorium seperti komputer, sarpras kesenian, perpustakaan, asrama, dapur, kelas, dan sebagainya.

Kemudian untuk penyusunan kurikulum dibutuhkan Rp3,66 miliar. Kebutuhan guru dan tenaga pendidik sebesar Rp1,11 triliun. Operasional dan dukungan sekolah rakyat masing-masing Rp187,73 miliar dan Rp116 miliar lebih.

Mensos menyebut per hari ini sudah ada 63 titik sekolah rakyat yang sudah dinyatakan siap. “Dari 63 titik itu nanti ada 247 rombongan belajar menampung sekitar 6.105 siswa. Itu tahap 1A. Sementara tahap 1B yang sekarang sudah berproses, sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, ada 37 titik,” paparnya.

Baca juga : Desk Sekolah Rakyat Berakhir, Mensos Apresiasi Kerja Sama Pemda

“Jika nanti ini bisa memenuhi syarat dan dilakukan renovasi, akan menampung tidak kurang dari 185 rombel. Jumlah siswanya 4.625 siswa. Jika semua dijumlahkan, maka lebih dari 10.000 siswa di tahun (ajaran) 2025-2026,” katanya.

Mensos juga menekankan bahwa tidak ada tes akademik untuk calon siswa sekolah rakyat. Yang ada hanya seleksi administrasi untuk memastikan calon siswa benar-benar dari keluarga miskin ekstrem dan miskin di desil 1 dan desil 2.

“Tidak ada tes akademik. Yang ada mungkin nanti tes kesehatan. Karena ini berasrama, maka anak-anak yang sekolah di situ harus dites kesehatannya. Jika misalnya ada salah seorang siswa yang memiliki penyakit menular, maka oleh Presiden diminta untuk disembuhkan. Bukan ditolak, tapi disembuhkan. Setelah sembuh, dia bisa masuk ke sekolah rakyat,” jelasnya.