Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
MENTERI Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto soal update program sekolah rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (30/4).
Gus Ipul menuturkan sejauh ini sudah ada 53 titik yang siap beroperasi pada tahun 2025. Ia mengemukakan 53 titik itu kini terus dilakukan pematangan dan sudah masuk pada tahap penyediaan sarana-prasarana.
Kemudian, Gus Ipul menuturkan ada kurang-lebih 300 kabupaten/kota yang mengusulkan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat di wilayahnya.
“Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul juga membeberkan bahwa program sekolah rakyat akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen. Nantinya, regrouping guru berada di bawah binaan Kemendikdasmen.
Gus Ipul menuturkan nantinya kepala sekolah akan berlatar belakang ASN. Lalu untuk posisi guru bakal diisi yang berstatus P3K penuh dan P3K paruh waktu.
Gus Ipul mengatakan kini persoalan kurikulum tengah dimatangkan dan sudah masuk tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada Juni 2025.
“Kita juga sudah melakukan pemetaan terhadap siswa-siswa yang bisa sekolah di sekolah rakyat ini. Mereka yang berada di desil 1, miskin ekstrim atau miskin,” tandasnya. (H-2)
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KETUA Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014), Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa tahun ini ditargetkan berdiri 100 sekolah.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 1% dari total kebutuhan penerimaan siswa baru.
Kebutuhan itu untuk 100 lokasi dengan 340 rombongan belajar (rombel), dengan 25 siswa per rombel. Totalnya sekitar 8.850 siswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved