Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto soal update program sekolah rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (30/4).
Gus Ipul menuturkan sejauh ini sudah ada 53 titik yang siap beroperasi pada tahun 2025. Ia mengemukakan 53 titik itu kini terus dilakukan pematangan dan sudah masuk pada tahap penyediaan sarana-prasarana.
Kemudian, Gus Ipul menuturkan ada kurang-lebih 300 kabupaten/kota yang mengusulkan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat di wilayahnya.
“Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul juga membeberkan bahwa program sekolah rakyat akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen. Nantinya, regrouping guru berada di bawah binaan Kemendikdasmen.
Gus Ipul menuturkan nantinya kepala sekolah akan berlatar belakang ASN. Lalu untuk posisi guru bakal diisi yang berstatus P3K penuh dan P3K paruh waktu.
Gus Ipul mengatakan kini persoalan kurikulum tengah dimatangkan dan sudah masuk tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada Juni 2025.
“Kita juga sudah melakukan pemetaan terhadap siswa-siswa yang bisa sekolah di sekolah rakyat ini. Mereka yang berada di desil 1, miskin ekstrim atau miskin,” tandasnya. (H-2)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.
Anggaran Sekolah Rakyat per tahun seperti yang tertuang dalam rapat kerja (Raker) antara Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI pada 7 Juli 2025 lalu mencapai Rp1,19 triliun.
Kebutuhan itu untuk 100 lokasi dengan 340 rombongan belajar (rombel), dengan 25 siswa per rombel. Totalnya sekitar 8.850 siswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved