Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Sekolah Rakyat sudah dimulai di 63 titik di seluruh Indonesia. Meskipun belum mencapai 100 titik, Kementerian Sosial menargetkan target tersebut dapat tercapai setidaknya pada awal Agustus tahun ini. Adapun anggaran Sekolah Rakyat per tahun seperti yang tertuang dalam rapat kerja (Raker) antara Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI pada 7 Juli 2025 lalu mencapai Rp1,19 triliun.
Total anggaran Sekolah Rakyat tersebut yang terdiri dari pengembangan kurikulum sebesar Rp3 miliar, gaji guru Rp119 miliar, biaya operasional sekolah Rp497 miliar, jaringan komunikasi dan data Rp11 miliar, gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan profesi guru Rp177 miliar, serta layanan sarana dan prasarana internal Rp341 miliar.
Adapun pagu anggaran Kemensos 2026 yang semula Rp79 triliun direvisi menjadi Rp78 triliun. Namun setelah penambahan dana untuk Sekolah Rakyat, total anggaran Kemensos kembali naik menjadi Rp79,19 triliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa anggaran Sekolah Rakyat telah mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“Alhamdulillah, usulan kami untuk Sekolah Rakyat telah dibahas dan disetujui. Komisi VIII pun telah menyetujui dalam rapat ini,” ujar Gus Ipul.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa pihaknya sepakat bahwa efisiensi anggaran tidak boleh sampai memengaruhi belanja strategis, apalagi yang menyangkut kesejahteraan langsung masyarakat. Karena itu, Komisi VIII DPR RI mendukung penambahan anggaran untuk program Sekolah Rakyat yang menyasar pendidikan kelompok rentan.
Tahap awal Sekolah Rakyat mampu menampung 256 rombongan belajar dengan total 6.300 siswa. Apabila seluruh lokasi rampung, kapasitas penerimaan bisa meningkat hingga 9.750 siswa.
Kemensos sendiri telah merekrut 1.545 guru dan 3.390 tenaga kependidikan melalui proses seleksi ketat. Seluruh kegiatan pembelajaran sementara akan berlangsung di gedung sementara hingga infrastruktur permanen selesai dibangun.
Untuk tahap kedua, Kemensos telah mengusulkan 202 lokasi baru yang kini tengah disurvei oleh badan usaha mitra. Ditargetkan, 100 lokasi tambahan akan disiapkan guna menampung sekitar 10.000 siswa baru pada akhir 2025. (H-3)
Kebutuhan itu untuk 100 lokasi dengan 340 rombongan belajar (rombel), dengan 25 siswa per rombel. Totalnya sekitar 8.850 siswa.
Gus Ipul menuturkan ada kurang-lebih 300 kabupaten/kota yang mengusulkan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat di wilayahnya.
Langkah pemerintah yang berujung pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan dinilai berisiko tinggi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menegaskan bahwa proses validasi peserta PBI JKN tersebut tidak boleh dilakukan secara mendadak, terutama bagi pasien yang menderita penyakit kronis.
KEMENTERIAN Sosial menyatakan akan membuka opsi pengaktifan kembali atau reaktivasi otomatis peserta PBI JKN yang menderita penyakit kronis dan katastropik.
Anggota DPR soroti kebijakan Kementerian Sosial yang melakukan pembaruan DTSEN, yang berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan somasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia menyusul kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved