Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung pelaksaan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Rabu (23/4). Ia mengapresiasi tekad dan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.
"Alhamdulillah saya lihat ada semangat dari daerah untuk bisa mengikuti informasi dan sekaligus menindaklanjuti seluruh syarat yang diperlukan," kata Gus Ipul.
Desk Sekolah Rakyat digelar selama lima hari dari Rabu - Kamis (16-17 April 2025) dan dilanjutkan pada Senin - Rabu (21-23 April 2025) di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan. Selama itu, sebanyak 282 pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan 3 universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya melaksanakan konsultasi terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Melalui Desk Sekolah Rakyat, berbagai informasi terkait persiapan Sekolah Rakyat mulai dari penyediaan lahan, perizinan, rekruitmen guru dan murid serta dukungan sarana prasarana dapat diperoleh. Dari hasil konsultasi di Desk, nantinya bisa ditentukan penambahan titik-titik Sekolah Rakyat yang bisa segera dibuka.
"Tentu nanti akan bisa ditindaklanjuti rapat kemudian ditentukan daerah-daerah mana yang bisa diikutkan dalam tahap pertama dan juga titik-titik mana yang nantinya bisa dibuka proses belajar-mengajar tahun ini," lanjut Gus Ipul.
Ia pun mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah terhadap penyesuaian persyaratan Sekolah Rakyat. Misalnya penambahan luas lahan yang tadinya 5 hektare menjadi 7 hektare. Penambahan luas lahan tersebut dibutuhkan untuk menunjang fasilitas pendukung Sekolah Rakyat seperti perumahan guru, asrama, tempat belajar siswa, sarana dan prasarana olahraga, serta kegiatan ekstra kurikuler lainnya.
"Jadi ini memang ada perkembangan-perkembangan yang harus disesuaikan oleh daerah. Tetapi sekali lagi saya apresiasi, saya memberikan rasa hormat, daerah berusaha untuk bisa memenuhi semuanya," ujarnya.
Gus Ipul berharap melalui Desk Sekolah Rakyat, target 200 Sekolah Rakyat bisa diwujudkan. Ia juga membuka kemungkinan adanya Sekolah Rakyat yang bisa dibuka tahun ini, di samping 53 cikal Sekolah Rakyat yang saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Sosial dan K/L lain yang terlibat di dalamnya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama. (H-2)
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KETUA Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014), Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa tahun ini ditargetkan berdiri 100 sekolah.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 1% dari total kebutuhan penerimaan siswa baru.
Program sekolah kemitraan dapat menampung sekitar 5.000an peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan anak tidak sekolah atau putus sekolah.
Mensos tidak hanya meninjau fasilitas sekolah. Tetapi juga menyambangi rumah salah satu calon siswa untuk melihat langsung kondisi kehidupan keluarga penerima manfaat.
Gus Ipul mengatakan namanya selalu langganan muncul jelang muktamar PPP. Dia menanggapi situasi itu dengan santai.
Kebutuhan itu untuk 100 lokasi dengan 340 rombongan belajar (rombel), dengan 25 siswa per rombel. Totalnya sekitar 8.850 siswa.
Gus Ipul menyebutkan, Jenderal M Jusuf telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan gelar tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved