Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung pelaksaan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Rabu (23/4). Ia mengapresiasi tekad dan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.
"Alhamdulillah saya lihat ada semangat dari daerah untuk bisa mengikuti informasi dan sekaligus menindaklanjuti seluruh syarat yang diperlukan," kata Gus Ipul.
Desk Sekolah Rakyat digelar selama lima hari dari Rabu - Kamis (16-17 April 2025) dan dilanjutkan pada Senin - Rabu (21-23 April 2025) di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan. Selama itu, sebanyak 282 pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan 3 universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya melaksanakan konsultasi terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Melalui Desk Sekolah Rakyat, berbagai informasi terkait persiapan Sekolah Rakyat mulai dari penyediaan lahan, perizinan, rekruitmen guru dan murid serta dukungan sarana prasarana dapat diperoleh. Dari hasil konsultasi di Desk, nantinya bisa ditentukan penambahan titik-titik Sekolah Rakyat yang bisa segera dibuka.
"Tentu nanti akan bisa ditindaklanjuti rapat kemudian ditentukan daerah-daerah mana yang bisa diikutkan dalam tahap pertama dan juga titik-titik mana yang nantinya bisa dibuka proses belajar-mengajar tahun ini," lanjut Gus Ipul.
Ia pun mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah terhadap penyesuaian persyaratan Sekolah Rakyat. Misalnya penambahan luas lahan yang tadinya 5 hektare menjadi 7 hektare. Penambahan luas lahan tersebut dibutuhkan untuk menunjang fasilitas pendukung Sekolah Rakyat seperti perumahan guru, asrama, tempat belajar siswa, sarana dan prasarana olahraga, serta kegiatan ekstra kurikuler lainnya.
"Jadi ini memang ada perkembangan-perkembangan yang harus disesuaikan oleh daerah. Tetapi sekali lagi saya apresiasi, saya memberikan rasa hormat, daerah berusaha untuk bisa memenuhi semuanya," ujarnya.
Gus Ipul berharap melalui Desk Sekolah Rakyat, target 200 Sekolah Rakyat bisa diwujudkan. Ia juga membuka kemungkinan adanya Sekolah Rakyat yang bisa dibuka tahun ini, di samping 53 cikal Sekolah Rakyat yang saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Sosial dan K/L lain yang terlibat di dalamnya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama. (H-2)
Apabila dalam pelaksanaan CKG ditemukan siswa yang sakit maka Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Sosial untuk menyembuhkan siswa tersebut hingga bisa kembali ke sekolah.
PEMERINTAH Kabupaten Tanah Datar menyiapkan lahan seluas 8.000 meter persegi untuk lokasi Sekolah Rakyat.
Mulai 1 Agustus 2025, Cek Kesehatan Gratis direncakan dilaksanakan di seluruh sekolah di bawah Kemendikdasmen dan di bawah Kemenag.
Pemerintah Kabupaten Natuna melalui program Sekolah Rakyat siap menampung 100 siswa baru pada tahun ajaran 2025.
Direncanakan kuota untuk Sekolah Rakyat tingkat SD sebanyak 50 siswa dan mereka akan dibagi ke dua kelas
Ia memastikan tiap anak Sekolah Rakyat akan dipetakan potensi dan talentanya. Sehingga, pengarahannya akan lebih tepat.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Program sekolah kemitraan dapat menampung sekitar 5.000an peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan anak tidak sekolah atau putus sekolah.
Mensos tidak hanya meninjau fasilitas sekolah. Tetapi juga menyambangi rumah salah satu calon siswa untuk melihat langsung kondisi kehidupan keluarga penerima manfaat.
Gus Ipul mengatakan namanya selalu langganan muncul jelang muktamar PPP. Dia menanggapi situasi itu dengan santai.
Kebutuhan itu untuk 100 lokasi dengan 340 rombongan belajar (rombel), dengan 25 siswa per rombel. Totalnya sekitar 8.850 siswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved