Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
MENTERI Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyampaikan tengah pertimbangkan usulan vasektomi dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sebagai syarat keluarga menerima bantuan sosial (bansos). Mensos juga turut memerhatikan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai persoalan itu.
Menurut Mensos, apabila syarat vasektomi ditambahkan sebagai daftar bagi keluarga penerima bansos, semestinya hal itu didiskusikan terlebih dahulu.
"Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM," ujar Gus Ipul, dikutip Minggu (4/5).
Sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa tentang vasektomi yang diharamkan apabila tujuannya untuk pemandulan permanen.
"Iya (fatwa MUI) itu salah satunya (pertimbangan). Kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi itu," sambungnya.
Bansos, ujar Mensos, disalurkan untuk memberikan jaring pengaman sosial serta memberikan motivasi agar keluarga penerima manfaat dapat naik kelas sosial ekonominya sehingga mereka hidup lebih mandiri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah daerah dilarang membuat aturan sendiri soal bansos.
"Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," tegas Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin itu.
Keluarga berencana atau KB atau vasektomi untuk pria, sambungnya, tidak masuk dalam syarat penerima bansos.
Dedi Mulyadi mengusulkan agar kepesertaan KB untuk pria atau vasektomi dijadikan syarat bagi keluarga penerima bansos atau bantuan beasiswa dari pemerintah provinsi. Ia ingin agar bantuan-bantuan itu diintegrasikan dengan program KB. (Ant/H-4)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
FORUM Kepala SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat (Jabar) tengah menyiapkan tim hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025.
Kebijakan itu berdampak kepada SMA Pasundan Tasikmalaya yang baru menerima enam calon siswa baru.
Pernyataan KDM yang secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan media telah menyulut amarah dan kekecewaan di kalangan jurnalis.
KONDISI darurat tengah dialami Jawa Barat dalam hal pendidikan. Angka putus sekolah di provinsi ini sangat tinggi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menyebutkan soal pembagian tugas adalah keputusan Gubernur Dedi Mulyadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved