Mensos Kaji Vasektomi jadi Syarat Bansos dan Fatwa Haram MUI, Cak Imin Larang Pemda Buat Aturan Sendiri

MENTERI Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyampaikan tengah pertimbangkan usulan vasektomi dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sebagai syarat keluarga menerima bantuan sosial (bansos). Mensos juga turut memerhatikan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai persoalan itu.

Menurut Mensos, apabila syarat vasektomi ditambahkan sebagai daftar bagi keluarga penerima bansos, semestinya hal itu didiskusikan terlebih dahulu. 

"Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM," ujar Gus Ipul, dikutip Minggu (4/5).

Baca juga : Vasektomi Diusulkan Jadi Syarat Bansos, MUI Sebut Haram Jika Mandul Permanen

Sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa tentang vasektomi yang diharamkan apabila tujuannya untuk pemandulan permanen.

"Iya (fatwa MUI) itu salah satunya (pertimbangan). Kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi itu," sambungnya.

Bansos, ujar Mensos, disalurkan untuk memberikan jaring pengaman sosial  serta memberikan motivasi agar keluarga penerima manfaat dapat  naik kelas sosial ekonominya sehingga mereka hidup lebih mandiri. 

Baca juga : Vasektomi Diusulkan Jadi Syarat Bansos, Ini Tanggapan MUI

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah daerah dilarang membuat aturan sendiri soal bansos. 

"Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," tegas Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin itu. 

Keluarga berencana atau KB atau vasektomi untuk pria, sambungnya, tidak masuk dalam syarat penerima bansos.

Dedi Mulyadi mengusulkan agar kepesertaan KB  untuk pria atau vasektomi dijadikan syarat bagi keluarga penerima bansos atau bantuan beasiswa dari pemerintah provinsi. Ia ingin agar bantuan-bantuan itu diintegrasikan dengan program KB. (Ant/H-4)