Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyampaikan tengah pertimbangkan usulan vasektomi dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sebagai syarat keluarga menerima bantuan sosial (bansos). Mensos juga turut memerhatikan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai persoalan itu.
Menurut Mensos, apabila syarat vasektomi ditambahkan sebagai daftar bagi keluarga penerima bansos, semestinya hal itu didiskusikan terlebih dahulu.
"Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM," ujar Gus Ipul, dikutip Minggu (4/5).
Sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa tentang vasektomi yang diharamkan apabila tujuannya untuk pemandulan permanen.
"Iya (fatwa MUI) itu salah satunya (pertimbangan). Kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi itu," sambungnya.
Bansos, ujar Mensos, disalurkan untuk memberikan jaring pengaman sosial serta memberikan motivasi agar keluarga penerima manfaat dapat naik kelas sosial ekonominya sehingga mereka hidup lebih mandiri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah daerah dilarang membuat aturan sendiri soal bansos.
"Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," tegas Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin itu.
Keluarga berencana atau KB atau vasektomi untuk pria, sambungnya, tidak masuk dalam syarat penerima bansos.
Dedi Mulyadi mengusulkan agar kepesertaan KB untuk pria atau vasektomi dijadikan syarat bagi keluarga penerima bansos atau bantuan beasiswa dari pemerintah provinsi. Ia ingin agar bantuan-bantuan itu diintegrasikan dengan program KB. (Ant/H-4)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
KOORDINATOR Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangkaian kebijakan pendidikan di Jawa Barat dari Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dan jajaran Pemprov Jabar.
DEMO para pelaku pariwisata di Gedung Sate agar larangan study tour dicabut ditanggapi dingin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
PESTA rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi (KDM) yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Maulana Akbar dengan Putri Karlina, di Garut yang ricuh dan berujung jatuhnya korban jiwa harus diusut
SOSIOLOG UI Rissalwan Habdy Lubis, mengatakan bahwa tragedi kematian yang terjadi di acara pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terjadi karena antusiasme masyarakat.
TOTAL jumlah warga yang menjadi korban insiden pesta pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat (Jabar) di Kabupaten Garut mencapai 30 orang
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait insiden tragis dalam pesta pernikahan anaknya di Alun-alun Garut, Jumat (18/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved