Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk semua pekerja, termasuk mereka yang kini bergantung pada platform digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo juga menegaskan komitmen Kementerian Komdigi melindungi pekerja dalam akses dan pemanfaatan ruang digital.
“Presiden memberi arah yang sangat jelas: negara harus hadir untuk buruh. Ini juga berlaku di ruang digital. Kami akan memastikan pekerja di sektor digital mendapat perlindungan, pelatihan, dan akses terhadap peluang yang adil,” ungkapnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Buruh di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Angga Raka Prabowo menyatakan transformasi digital nasional harus berpihak pada kepentingan pekerja. Menurutnya, kehadiran negara dalam ruang digital tidak kalah pentingnya dibanding sektor konvensional.
“Presiden memberi arah yang sangat jelas: negara harus hadir untuk buruh. Ini juga berlaku di ruang digital. Kami akan memastikan pekerja di sektor digital mendapat perlindungan, pelatihan, dan akses terhadap peluang yang adil,” tandasnya.
Kementerian Komdigi tengah memperkuat keterampilan talenta digitatl nasional melalui penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi pembangunan inftrastruktur digital. Bahkan, Kementerian Komdigi juga memperluas program literasi digital untuk segmen buruh dan pekerja informal.
“Kami sedang memperluas program literasi digital untuk segmen buruh dan pekerja agar mereka tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pelaku aktif di ruang digital. Kesejahteraan masa depan sangat terkait dengan kemampuan adaptasi terhadap ekonomi digital,” jelasnya.
Menurut Angga Raka Prabowo pihaknya akan meningkatkan sinergi antarkementerian, termasuk dalam mendukung digitalisasi pelayanan di sektor ketenagakerjaan. “Pemerintah tidak akan tinggal diam. Komidigi akan memastikan setiap regulasi, kebijakan, dan teknologi yang kami dorong selalu berpihak pada rakyat, termasuk buruh dan pekerja di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi para buruh. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
“Kami akan bekerja keras, agar semua warga negara Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya, ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung, kekayaan Bangsa Indonesia begitu besar,” ujar Kepala Negara saat menghadiri langsung acara peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200.000 buruh dan pekerja dari berbagai daerah, yang datang membawa semangat solidaritas dan perjuangan bersama.
Berdasarkan data dari platform cekrekening.id, total laporan penipuan digital yang diterima pemerintah mencapai sekitar 839 ribu kasus dalam beberapa tahun terakhir.
Sistem pengawasan internet yang diterapkan suatu negara dapat memengaruhi bagaimana konten digital beredar serta seberapa besar ruang anonimitas yang tersedia bagi pengguna.
DINAS Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) bergerak cepat setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membatasi penggunaan media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendukung kebijakan Komdigi yang membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak di bawah 16 tahun.
PP GP Ansor menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melarang kepemilikan akun media sosial (medsos) dan platform digital
Kecaman keras tersebut, menurut Aulia Hakim, ditujukan atas tindakan kelompok-kelompok yang sebut anarko, karena menunggangi agenda Hari Buruh pada 1 Mei 2025 di Jawa Tengah.
Dengan masih adanya mahasiswa diperiksa oleh polisi, LBH Semarang masih melakukan langkah hukum dan pendampingan.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto membenarkan bahwa 14 mahasiswa tersebut masih dilakukan pemeriksaan dan penahanan karena diduga terlibat dalam aksi anarkis.
Sementara itu ada 24 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Semarang dan aktivitas pers kampus yang ditahan oleh aparat kepolisian saat terjadi kericuhan tersebut.
Para buruh akan menyampaikan 6 aspirasi, di antaranya meminta pengesahan Rancangan Undang Undang (UU) Pokok Ketenagakerjaan yang baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved