Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menanggapi terkait dengan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan tahun 2024 turun menjadi 69,5%, khususnya terkait dengan kebiasaan mencontek atau melakukan kecurangan dari para siswa yang masih tinggi.
Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Jika dilihat secara akademik, kecenderungan menyontek itu berkaitan dengan bentuk atau model soal yang masih menekankan pada hafalan.
“Selain itu memang ada faktor yang berasal dari rasa tidak percaya diri murid dalam penguasaan materi itu. Kemudian juga ada hal yang berkaitan dengan orientasi pendidikan kita ini yang masih kuantitatif. Jadi keberhasilan itu diukur dari berapa nilainya, berapa rankingnya dan sebagainya yang kadang-kadang itu menjadi salah satu dari beberapa sebab kenapa menyontek itu masih cukup tinggi angkanya sesuai dengan survei yang dilakukan oleh KPK,” ungkapnya di Kantor PPSDM Kemendikdasmen, Ciputat, Depok, Selasa (29/4).
Untuk itu, ke depan Kemendikdasmen berusaha untuk menjadikan survei KPK ini sebagai landasan dalam memperbaiki sistem pembelajaran, salah satunya dengan pembelajaran mendalam atau deep learning.
“Karena dengan pembelajaran mendalam itu nanti soal-soal itu tidak berupa pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif yang mengandalkan pembelajaran yang mengandalkan hafalan tapi kepada berpikir tinggi dan analisis yang itu semuanya tidak mungkin mereka menyontek karena semua berasal dari pemikiran-pemikiran dan juga gagasan yang memang menjadi ukuran kemampuan mereka,” tegas Abdul Mu’ti.
Kemudian, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen juga berusaha untuk memperbaiki pendekatan dalam pembelajaran yang lebih berorientasi pada kualitatif.
Dia pun meminta seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan mengenai hasil survei ini dan lebih memikirkan tentang apa yang harus dilakukan ke depannya.
“Kita tidak perlu saling menuding, saling menyalahkan ini adalah data yang penting untuk menjadi dasar kita mengambil kebijakan untuk baik lagi di masa-masa akan datang,” pungkasnya. (H-2)
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Pengaduan SPMB melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen dengan nomor pusat panggilan: 177, e-mail: [email protected]. WA : +62 812-1804-0427
Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan hasil pemeriksaan, analisa dan penelitian di TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua
Saat berita ini diturunkan, dua oknum anggota KPPS tersebut sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu setempat.
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan mengatakan bahwa pihaknya mempersilahkan bila ada yang ingin mengajukan gugatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved