Penyerangan di Yahukimo, Tingkatkan Perlindungan Guru dan Nakes di Daerah Rawan Konflik

KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddin mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, serta mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa. Hal itu dia sampaikan setelah penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tewas akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

Baca juga : Dewan HAM PBB Minta Pelaku Pembakaran dan Pembunuhan di Yahukimo Ditangkap

“Kami mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat,” tegas Hetifah, melalui keterangan, Senin (24/3).

Para korban diserang saat berada di rumah dinas mereka, yang kemudian dibakar oleh KKB. Insiden ini juga menyebabkan evakuasi empat puluh enam guru dan tenaga kesehatan dari wilayah tersebut ke Wamena dan Sentani untuk alasan keamanan.

Baca juga : Bupati Yahukimo Kutuk Serangan KKB pada Guru dan Nakes di Yahukimo, Pastikan Mereka Bukan Mata-Mata

Ia mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Baca juga : Polri dan TNI Berhasil Evakuasi Korban Serangan OPM di Yahukimo

“Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak,” ungkapnya.

Baca juga : KKB Lekagak Telenggen diduga bakar gedung SMP Agandugume

Ia mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Kami juga mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik,” jelasnya. 

“Kami akan terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini, termasuk mengundang pihak mitra Komisi X DPR RI terkait dalam rapat kerja untuk membahas solusi jangka panjang,” pungkas Hetifah. (H-4)