Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
INSTRUKSI Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah resmi diterbitkan pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.
"Sekarang sudah final, sudah ada Inpresnya," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dilansir dari keterangan resmi, Minggu (16/2).
DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
Meski sudah final, data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kemensos bersama BPS terus melakukan pemutakhiran secara berkala tiap tiga bulan sekali untuk memastikan data tetap valid.
Gus Ipul mengatakan langkah selanjutnya setelah Inpres DTSEN turun, Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan uji petik di lapangan. Kemensos akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data di lapangan.
"Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi," katanya.
Ia juga memastikan Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi dan memvalidasi DTSEN tiap tiga bulan. Kemensos juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas), menyiapkan hotline, monitoring dan mengevaluasi.
"Di satgas, pra, pelaksanaan, semua diikutkan," jelasnya.
Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN harus melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang telah disepakati Kemensos bersama BPS. "Kita buat protokolnya," katanya.
Ia menuturkan ada kemungkinan pada triwulan pertama akan ada penerima manfaat yang menerima bantuan sosial (Bansos). Tapi, pada triwulan kedua ada peluang tidak dapat Bansos.
"Karena adanya pemutakhiran tersebut," ucap dia.
Gus Ipul pun merespons soal adanya Bansos yang dikritik tidak tepat sasaran. Menurutnya, Bansos yang tidak tepat sasaran itu menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kemensos.
"Maka sejak awal Presiden memberikan arahan kita diminta untuk memperbaiki data itu," urainya.
Ia mengatakan selama tiga bulan terakhir, Kemensos dan BPS selalu berkoordinasi untuk memperbaiki data tersebut.
"Kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran Bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sangat terbuka," tandasnya. (Des/I-1)
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
Gus Ipul mengatakan namanya selalu langganan muncul jelang muktamar PPP. Dia menanggapi situasi itu dengan santai.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf berjanji akan mendengarkan aspirasi rakyat yang menolak usulan Presiden Ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turun melihat kondisi warga yang mengungsi akibat banjir Bekasi, Jawa Barat.
Pemerintah bergerak cepat menangani bencana banjir Jakarta dan sekitarnya. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan tenaga kebencanaan telah diterjunkan ke berbagai titik.
Sekretaris Jenderal PBNU H Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap ibadah puasa selama bulan suci Ramadan membawa keberkahan dan dampak sosial yang besar.
Penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2025 dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp120 triliun.
DTSEN bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data ini tetap akurat dan relevan.
Dengan terintegrasinya seluruh data dari kementerian/lembaga terkait dalam DTSEN, penyaluran bantuan pun akan lebih tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved