Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
INSTRUKSI Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah resmi diterbitkan pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.
"Sekarang sudah final, sudah ada Inpresnya," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dilansir dari keterangan resmi, Minggu (16/2).
DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
Meski sudah final, data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kemensos bersama BPS terus melakukan pemutakhiran secara berkala tiap tiga bulan sekali untuk memastikan data tetap valid.
Gus Ipul mengatakan langkah selanjutnya setelah Inpres DTSEN turun, Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan uji petik di lapangan. Kemensos akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data di lapangan.
"Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi," katanya.
Ia juga memastikan Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi dan memvalidasi DTSEN tiap tiga bulan. Kemensos juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas), menyiapkan hotline, monitoring dan mengevaluasi.
"Di satgas, pra, pelaksanaan, semua diikutkan," jelasnya.
Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN harus melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang telah disepakati Kemensos bersama BPS. "Kita buat protokolnya," katanya.
Ia menuturkan ada kemungkinan pada triwulan pertama akan ada penerima manfaat yang menerima bantuan sosial (Bansos). Tapi, pada triwulan kedua ada peluang tidak dapat Bansos.
"Karena adanya pemutakhiran tersebut," ucap dia.
Gus Ipul pun merespons soal adanya Bansos yang dikritik tidak tepat sasaran. Menurutnya, Bansos yang tidak tepat sasaran itu menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kemensos.
"Maka sejak awal Presiden memberikan arahan kita diminta untuk memperbaiki data itu," urainya.
Ia mengatakan selama tiga bulan terakhir, Kemensos dan BPS selalu berkoordinasi untuk memperbaiki data tersebut.
"Kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran Bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sangat terbuka," tandasnya. (Des/I-1)
MENTERI Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) bencana mencapai rata-rata lebih dari 85 persen hingga akhir 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Mensos Gus Ipul Gus Ipul menyampaikan bahwa korban bencana Sumatra akan menerima bantuan lauk-pauk sebesar Rp15 ribu per hari
Empat tokoh penting PBNU yakni Rais Aam PBNU, Gus Ipul, Yahya Cholil Staquf, dan M Nuh melakukan pertemuan tertutup di Pondok Pesantren Pondok Miftachus Sunnah, Surabaya, Minggu (28/12).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa seluruh bantuan tunai dari pemerintah harus dimanfaatkan secara tepat.
Dari total 216 anggota pleno yang diundang, hanya 58 orang (26%) yang datang ke Hotel Sultan. Jauh dari syarat minimal kuorum dan menjadi tamparan telak bagi penggagas pemakzulan.
Cak Imin berharap kurikulum Sekolah Rakyat yang berbasis minat bakat siswa dapat dicontoh sekolah lain.
PPATK mencatat, ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.
Gus Ipul menambahkan DTSEN dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali dan yang menjadi penting adalah peran dari Kepala Daerah
Penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2025 dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp120 triliun.
DTSEN bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data ini tetap akurat dan relevan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved