Mencengangkan, Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin tidak Terima Program PBI BPJS Kesehatan

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait carut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dalam rapat bersama DPR RI pada Senin (9/2), Gus Ipul memaparkan bahwa sebanyak 54 juta warga miskin di Indonesia saat ini justru tidak menerima bantuan iuran kesehatan dari pemerintah.

Ketimpangan Data DTSEN 2026

Gus Ipul menjelaskan bahwa temuan ini diperoleh setelah dilakukan pemutakhiran menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kesalahan inklusi dan eksklusi yang masif dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Baca juga : 13,5 Juta Penerima Subsidi BPJS Dicoret, Gus Ipul: Bantuan Salah Sasaran

"Jadi yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025," ujar Gus Ipul di Gedung Parlemen, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa banyak peserta yang dinonaktifkan ternyata memiliki aset berupa rumah dan kendaraan bermotor, namun masih masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah. Hal inilah yang mendasari langkah pemerintah untuk melakukan pembersihan data agar anggaran negara tepat sasaran.

DPR Pastikan Jaminan Layanan 3 Bulan

Menanggapi polemik penonaktifan 13,5 juta peserta yang memicu kendala layanan di rumah sakit, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Layanan kesehatan bagi warga yang dinonaktifkan akan tetap aktif secara darurat selama masa transisi.

“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” tegas Dasco usai rapat konsultasi tersebut. (E-4)