NU Dorong Pemerintah Buat Regulasi Pembatasan Medsos untuk Anak

MUSYAWARAH Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) mendorong pemerintah membuat regulasi pembatasan media sosial untuk anak. 

"Komisi Qanuniyah memutuskan para pemangku kebijakan harus wajib membuat regulasi yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak," ujar Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Idris Masudi saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2).

Idris mengungkapkan Indonesia bisa menyusul negara-negara lain, seperti India, Australia, Amerika yang lebih dulu menerapkan pembatasan usia bagi anak-anak dalam menggunakan media sosial.

Baca juga : Prabowo Tegaskan akan Menindak Pembantunya yang Bandel dan Tidak Bersih

Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah memutuskan bahwa pengawasan anak-anak atas dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua dalam komunitas keluarga.

"Selain itu, pemerintah juga harus membuat aturan tegas untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari bahaya medsos seperti konten kekerasan, pornografi, dan perundungan di ruang digital (child online protection)," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berencana membatasi akses penggunaan media sosial berdasarkan usia. Kebijakan itu dalam rangka percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital.

Baca juga : Gus Dur Jadi Teladan bagi Presiden Prabowo Subianto

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku telah menandatangani surat keputusan (SK) untuk membentuk tim kerja khusus yang akan menggodok kajian mengenai pembatasan tersebut. Termasuk, menurut dia, aturan lainnya terkait perlindungan anak di ruang digital.

"Sesuai arahan dan semangat presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, kami menindaklanjuti dengan pembentukan SK Tim Kerja untuk aturan perlindungan anak di internet yang di antaranya kemungkinan memasukkan pembatasan akses sosial media untuk usia tertentu," kata Meutya.

Meutya mengatakan upaya pembatasan ini untuk menangani maraknya konsumsi pornografi yang dilakukan anak-anak di internet. Dia menyinggung tren di Indonesia yang tercatat sebagai peringkat keempat di dunia dalam ranah akses konten pornografi terbesar.

"Ini belum menyinggung perjudian online yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga aspek-aspek negatif lainnya," imbuhnya. (P-5)