Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 di beberapa wilayah Indonesia masih perlu perbaikan dan peningkatan layanan. Terlihat, kementerian di kabinet belum seiring dalam menjalankan program unggulan Presiden itu.
Para menteri tampak belum memahami secara utuh konsep dan pelaksanaan MBG sehingga diperlukan konsolidasi lebih baik lagi untuk suksesnya program MBG. Padahal program tersebut bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Dalam program MBG kementerian-kementerian belum sinergis dan kolaboratif baik dalam penganggaran dan dalam pelaksanaan MBG, perlu konsolidasi lebih baik lagi agar MBG bisa berjalan sukses," kata Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo Gibran (RMPG) Khalid Zabidi. Minggu (20/1).
Ia menyampaikan kepercayaan rakyat yang tinggi berharap jadi perhatian para menteri di kabinet agar bisa bekerja lebih baik lagi dalam membantu presiden. Namun, kata dia, masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang masih perlu meningkatkan kinerjanya.
"Masih ada beberapa lembaga dan kementerian di jajaran pemerintahan yang belum tampil optimal," jelas Khalid Zabidi.
Diketahui Survei Litbang Kompas periode Januari mengumumkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi. Berdasarkan survei Litbang Kompas terhadap 1.000 responden di 38 provinsi ini, sebanyak 80,9% responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
Sementara itu, 19,1% responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
"Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget, 80,9%. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4%," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto.
Rakyat berharap kepercayaan publik yang masih tinggi diikuti dengan kinerja kabinet yang lebih baik. (Z-9)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved