Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang konsep baru untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menyebut konsep itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo secara tertulis.
"Konsep yang kita sebut sebagai konsep yang baru itu sudah selesai, sudah kami serahkan kepada Pak Presiden melalui Pak Sekretaris Kabinet (Teddy Indra Wijaya)," ujar Mu'ti di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, (17/1).
Namun, Mu'ti enggan mengungkap konsep baru itu akan menghapus sistem zonasi. Ia meminta masyarakat menunggu sampai diputuskan Presiden Prabowo.
"Sampai nanti ada keputusan apakah diputuskan langsung oleh Pak Presiden ataukah nanti lewat sidang Kabinet itu tunggu sampai pada waktunya tiba," jelasnya.
Lebih lanjut, Mu'ti berharap Presiden Prabowo segera memutuskan konsep baru PPDB. Sebab, ia harus melakukan sosialisasi masif kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
"Kepentingan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait kemudian yang ketiga sosialisasi kepada masyarakat," terangnya.(H-2)
Visi besar Kemendikdasmen adalah pendidikan bermutu untuk semua. Hal ini diambil dari UU 20/2003 atau Sistem Pendidikan Nasional mengenai hak warga negara.
Kemendikdasmen sudah berkoordinasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kendala pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih mengalami polemik.
Agaknya inilah yang kita rindukan bersama, di stasiun bis, dan ruang tunggu kereta api negeri ini, buku dibaca,
Kemendikdasmen akan berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah dan meningkatkan kualitas kualifikasi guru.
Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa matematika merupakan mata pelajaran penting dan menjadi interkoneksi terhadap ilmu pengetahuan lainnya.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah penerapan pendekatan “restorative justice” dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan.
Proses PPDB tahun ini harus berjalan dengan lancar, adil dan merata.
Tindakan tegas akan diberlakukan jika ada pihak yang mengikuti PPDB dengan cara-cara diluar aturan.
Setelah melakukan evaluasi bersama PPDB 2023 secara komprehensif, Pemprov Jabar berupaya meningkatkan sistem terintegrasi melalui pengembangan-pengembangan yang diperlukan.
Tahun ini, Pemprov Jabar akan membangun 4 SMA baru di Kabupaten Bandung
Total kuota tersebut dibagi empat jalur pendaftaran yaitu jalur zonasi sebanyak 50%, afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orang tua 5% dan jalur prestasi sebesar 30%.
Operastor PPDB, ketua dan wakil ketua komite, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ade Afriandi tanda tangan pakta integritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved