Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya usulan masyarakat berkontribusi dalam program makan bergizi gratis (MBG), salah satunya melalui zakat. Menurut Dasco, jika ada iuran dari masyarakat, program tersebut tak lagi bisa disebut makan bergizi gratis.
"Kalo iuran namanya udah gak makan gratis lagi dong," kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Dasco mengatakan pihaknya justru menyambut baik niat para kepala daerah yang menyiapkan anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing masing. Nantinya, kata ia, akan dikaji apakah anggaran dari pemerintah daerah mencukupi untuk program MBG atau kemudian harus mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat.
"Ini yang nanti pelan-pelan akan dikomunikasikan oleh Kemendagri dengan para kepala daerah dan juga dengan pemerintah pusat," katanya.
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan dana zakat ikut digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengatakan perlu keterlibatan masyarakat agar program tersebut dapat berjalan optimal.
"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Sultan mengatakan pemerintah menginginkan program MBG berjalan maksimal. Namun, ia mengatakan semua pihak perlu menyadari bahwa negara memiliki keterbatasan dalam menyiapkan anggaran.
"Kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
BGN menegaskan bahwa intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok B3) menjadi prioritas utama MBG selama periode akhir tahun 2025.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah IKN berjalan lancar, memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah serta meningkatkan kualitas kesehatan dan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Pengamat komunikasi Emrus Sihombing menilai Badan Gizi Nasional menunjukkan sikap positif dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
DI tengah riuh dunia yang bergerak semakin cepat, ketika teknologi mengatur ritme zaman dan modal mengalir melampaui batas-batas negara, Indonesia menenangkan diri sejenak.
Gubernur Kalsel Muhidin mendorong perluasan Program Makan Bergizi Gratis hingga 13 kabupaten/kota dan menekankan penguatan pengawasan keamanan pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved