Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Kepala BKKBN) Wihaji menyebut saat ini makan bergizi gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita masih tahap uji coba. Program tersebut akan mulai berjalan pada 20 Januari.
Kemendukbangga sendiri akan melakukan MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 20 Januari.
"Pendataan (MGN ibu hamil) dari kita, (pelaksanaan) lapangan juga insya Allah bersama kita, tapi anggarannya dari BGN," kata Wihaji di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Senin (13/1).
Ditanya mengenai target jumlah penerima MBG untuk ibu hamil di tahap awal, Wihaji menyebut masih mengkalkulasinya. "Nanti dilihat tanggal 20 karena pendataannya lagi dimulai, ada berapa titik nanti belum diputuskan," kata dia.
Dari uji coba yang telah dilaksanakan, Wihaji mengakui ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan.
"Dari kemarin sudah ada catatan nanti kita sempurnakan, mulai dari bagaimana distribusinya, kan gak mungkin tiap hari ibu hamil kumpul. Nanti seperti apa kita rumuskan. Kemudian nanti berapa kali itu nanti kita rumuskan," paparnya.
Salah satu evaluasi adalah terkait skema distribusi. "Pertama, skemanya bisa dengan posyandu. Kedua nanti kita kan punya TPK (tim pendamping keluarga), kita diskusikan. Khususnya untuk ibu hamil. Kan gak mungkin (mengajak), 'ngumpul ngumpul', belum tentu datang," jelasnya.
Terkait permintaan agar MGB ibu hamil, menyusui, dan balita dilakukan setiap hari, Wihaji juga menyebut putusannya perlu dikoordinasikan lagi dengan BGN. (Z-9)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved