Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 1.900 lebih koperasi akan dilibatkan dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ribuan koperasi tersebut akan menyalurkan bahan pokok pendukung MBG yang berasal dari desa.
"Ya, ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergisi gratis," ujar Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1).
Budi menjelaskan ribuan koperasi ini tersebar rata di seluruh wilayah di Tanah Air. Koperasi ini memiliki fokus yang beragam, mulai dari koperasi telur, ayam, daging, hingga susu.
Presiden Prabowo Subianto, kata Budi, tidak ingin bahan pokok pendukung MBG berasal dari impor. Prabowo ingin memanfaatkan secara maksimal produksi petani desa.
"Sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," jelasnya.
Lebih lanjut, Budi mengungkap program MBG akan diluncurkan pada Senin (6/1). Pelaksanannya akan serampak dilakukan di seluruh Indonesia.
"Pelaksanaan 6 Januari. Detailnya bisa ditanya ke Badan Gizi Nasional," tandasnya. (Z-1)
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved