Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut target penurunan stunting dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) 18% pada 2025.
"Targetnya 18% untuk tahun 2025. Nanti kita ikhtiari, yang jelas ada beberapa quick win (program percepatan) kita, yang nanti akan melaksanakan target dan harapannya bisa terpenuhi," ujarnya dalam konferensi pers bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa (5/11) malam.
Kemendukbangga akan berkolaborasi dengan Kemensos terkait integrasi data keluarga berisiko stunting sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
"Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, memang Kemendukbangga/BKKBN ditugaskan sebagai pelaksana dalam tim percepatan penurunan stunting. Yang kita kolaborasikan dengan Kementerian Sosial adalah ada keluarga risiko stunting (KRS), harapan kita dari KRS yang terdata itu nanti dimasukkan ke dalam program Kemensos," katanya.
Wihaji mengharapkan KRS masuk dalam kelompok penerima manfaat (KPM) atau program keluarga harapan (PKH) dalam Kemensos.
"Semangatnya adalah bagaimana warga negara kita yang belum beruntung itu menjadi kewajiban kita untuk mengentaskan, baik yang di kewenangan kita maupun kewenangan beliau (Mensos)," ucapnya.
Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ia juga menyebutkan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis, utamanya pada ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta).
"Nanti kita juga akan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, yang nanti penanganannya juga tolong ibu hamil, baduta, pasti nanti kita
kolaborasi lagi dan terus dikoordinasikan, tetapi intinya, perintah Presiden itu kita mesti kerja sama dan saling mendukung," katanya.
Menurutnya, stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga kolaborasi antarkementerian/lembaga berguna untuk mempercepat penurunan stunting.
"Nanti ada penanganan dari lainnya, misalnya karena sanitasinya kurang, mungkin dari kementerian terkait, PUPR misalnya, nanti kita
kolaborasikan," ucap Wihaji.
Mensos Gus Ipul menyebutkan, baik Kemensos memiliki data kesejahteraan sosial, sedangkan Kemendukbangga memiliki data di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga yang akan diintegrasikan dalam data tunggal terpadu.
"Presiden telah memberikan arahan, nanti semua data yang ada di setiap kementerian, khususnya yang berada di tempat kami berdua ini bisa
diintegrasikan oleh BPS dengan arahan dari Bappenas, setelah dicek satu persatu, diintegrasikan, akan dikembalikan lagi kepada kami berdua," pungkas dia. (Ant/Z-1)
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji angkat bicara terkait kasus bunuh diri YBS, 10, siswa kelas IV SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (29/1).
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan program prioritas sepanjang tahun 2025.
PELAYANAN keluarga berencana (KB) berkualitas dapat ditingkatkan dan dijangkau hingga pelosok melalui beragam inovasi.
Mendukbangga Wihaji mengeluarkan surat edaran (SE) memperkuat peran ayah mengambil rapor di sekolah. Sebab, menurutnya sekita 25% anak di Indonesia tumbuh tanpa ayah atau fatherless
SOSOK ayah kini sering terasa ada tapi tiada. Data fatherless dari Pendataan Keluarga 2025 menunjukkan bahwa 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless.
Mendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji menyebut bahwa perubahan ini adalah perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved