Peredaran Obat dan Tembakau jadi Tantangan Pengawasan Badan POM

KEPALA Badan POM Taruna Ikrar mengatakan saat ini ada 11 tantangan yang dihadapi Badan POM di antaranya pengawasan daerah perbatasan negara; kejahatan di bidang obat dan makanan ilegal; serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

"Kemudian peredaran obat dan makanan secara daring, resistensi antimikroba, pengawasan produk tembakau, pengawalan mutu dan keamanan obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembatasan gula, garam, dan lemak pada produk pangan penguatan laboratorium BPOM," kata Ikrar, Sabtu (2/11).

Selain itu, Badan POM tengah mempersiapkan penerapan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) dalam proses registrasi produk untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.

Baca juga : Badan POM luncurkan Sinergi Program Desa Pangan Aman di Yogyakarta

“Sebelas poin ini menjadi tantangan saat ini. Kami berharap kerja sama dengan anggota Komisi IX DPR RI dapat mendukung kami dalam menghadapi tantangan ini," ujar dia.

Melihat tantangan tersebut, Anggota Komisi IX Irma Suryani mendorong penambahan Loka POM di seluruh Indonesia serta penguatan laboratorium BPOM, termasuk peningkatan anggaran. 

“Menurut saya, kantor Loka POM harus ada di seluruh kota di Indonesia. Laboratorium tidak hanya perlu alat yang besar, tetapi juga laboratorium mobile atau berjalan untuk mendukung pemeriksaan cepat. Badan POM tidak perlu memiliki lembaga riset sendiri, tetapi cukup bekerja sama dengan Badan Riset yang sudah ada,” tegasnya.

Baca juga : Dukung Pengembangan Inovasi Fasilitas Stem Cell dan Bioteknologi

Komisi IX DPR RI juga mendorong pembentukan Loka POM di berbagai wilayah yang belum terjangkau oleh BPOM, penambahan laboratorium mobile untuk mempercepat pemeriksaan produk, serta penguatan pendampingan bagi UMKM.

Dalam menanggapi masukan ini, Taruna Ikrar menyatakan bahwa Badan POM siap menjalankan arahan Komisi IX dan berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. 

"Kami akan terus melakukan pengawasan yang ketat dan berkolaborasi dengan lembaga terkait demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat," tutupnya. (H-2)