Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan tidak seharusnya ada masyarakat miskin yang sakit namun kesulitan dalam membiayai pengobatan. Akses kesehatan yang sulit kerap menambah beban biaya bagi masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Kita harus memperlakukan masyarakat miskin dengan baik dan memberikan dukungan penuh agar mereka tidak terpinggirkan dalam hal akses kesehatan,” kata Edy, Sabtu (26/10).
Untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan merata. Hanya dengan kerja sama yang solid, maka bisa mencapai tujuan pemerataan alat kesehatan dan dokter di daerah.
Dalam rangka mewujudkan transformasi kesehatan yang diharapkan, Edy Wuryanto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkontribusi aktif.
Pentingnya transformasi kesehatan di Indonesia untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Apalagi Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menyinggung soal perbaikan di sektor kesehatan agar masyarakat dapat sejahtera.
Edy menyoroti beberapa isu krusial terkait akses dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah 3T. Dia mengingatkan dalam UU Nomor 17/2023 sudah terdapat peta jalan untuk penataan ekosistem kesehatan di Tanah Air. Mulai dari promotif hingga kuratif diatur dalam payung hukum tersebut.
"Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah 3T. Kita perlu memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan kualitas kesehatan yang sama,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Sehingga butuh pemerataan paket kesehatan yang mencakup alat medis, sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang terampil, standar operasional, dan sarana pendukung lainnya. Paket layanan kesehatan ini tidak bisa diberikan terpisah. Contohnya pemberian alat kesehatan harus sepaket dengan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) yang mengoperasikan.
“Pemerataan ini penting agar setiap daerah, terutama yang terpencil, dapat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu untuk pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter masih belum terjadi di Indonesia. Masih ada ketimpangan antara jumlah tenaga kesehatan dengan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter tidak hanya soal jumlah tapi juga kualitas.
“Kemampuannya dan cara menghadapi pasien itu harus sama antara di kota dan daerah. Dokter dan nakesnya harus sama-sama berkualitas,” pungkasnya. (Z-9)
Pemprov Sulsel luncurkan Program Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk layani daerah terpencil seperti Selayar dan Pangkep, hadirkan dokter spesialis dan layanan mobile.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ekspatriat Taiwan yang tinggal di Indonesia dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas.
Di samping memberikan layanan langsung, bidan juga berperan sebagai agen edukasi yang menjembatani akses masyarakat terhadap informasi pengobatan yang aman.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved