Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan tidak seharusnya ada masyarakat miskin yang sakit namun kesulitan dalam membiayai pengobatan. Akses kesehatan yang sulit kerap menambah beban biaya bagi masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Kita harus memperlakukan masyarakat miskin dengan baik dan memberikan dukungan penuh agar mereka tidak terpinggirkan dalam hal akses kesehatan,” kata Edy, Sabtu (26/10).
Untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan merata. Hanya dengan kerja sama yang solid, maka bisa mencapai tujuan pemerataan alat kesehatan dan dokter di daerah.
Dalam rangka mewujudkan transformasi kesehatan yang diharapkan, Edy Wuryanto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkontribusi aktif.
Pentingnya transformasi kesehatan di Indonesia untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Apalagi Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menyinggung soal perbaikan di sektor kesehatan agar masyarakat dapat sejahtera.
Edy menyoroti beberapa isu krusial terkait akses dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah 3T. Dia mengingatkan dalam UU Nomor 17/2023 sudah terdapat peta jalan untuk penataan ekosistem kesehatan di Tanah Air. Mulai dari promotif hingga kuratif diatur dalam payung hukum tersebut.
"Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah 3T. Kita perlu memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan kualitas kesehatan yang sama,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Sehingga butuh pemerataan paket kesehatan yang mencakup alat medis, sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang terampil, standar operasional, dan sarana pendukung lainnya. Paket layanan kesehatan ini tidak bisa diberikan terpisah. Contohnya pemberian alat kesehatan harus sepaket dengan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) yang mengoperasikan.
“Pemerataan ini penting agar setiap daerah, terutama yang terpencil, dapat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu untuk pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter masih belum terjadi di Indonesia. Masih ada ketimpangan antara jumlah tenaga kesehatan dengan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter tidak hanya soal jumlah tapi juga kualitas.
“Kemampuannya dan cara menghadapi pasien itu harus sama antara di kota dan daerah. Dokter dan nakesnya harus sama-sama berkualitas,” pungkasnya. (Z-9)
Baznas melalui Rumah Sehat Baznas kembali melanjutkan program Selter Ojek Sehat (SOS), layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya pengemudi ojek dan angkutan umum.
Baznas melalui Rumah Sehat Baznas kembali melanjutkan program Selter Ojek Sehat (SOS), layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya pengemudi ojek dan angkutan umum.
Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terhenti meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Simposium merupakan perwujudan komitmen PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga Kesehatan.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Pada Batch II, sebanyak 366 relawan diberangkatkan dari beberapa titik dalam beberapa gelombang.
Relawan Laskar Trisakti 08 bekerja sama dengan Universitas Trisakti mengirimkan bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan ke wilayah terdampak banjir Sumatra.
Kisah Ibu Irene Sokoy di Papua meninggal setelah ditolak empat rumah sakit menunjukkan kegagalan serius dalam pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit (RS) internasional akan sia-sia bila kualitas lulusan kedokteran dalam negeri tidak memenuhi standar dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved