Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan tidak seharusnya ada masyarakat miskin yang sakit namun kesulitan dalam membiayai pengobatan. Akses kesehatan yang sulit kerap menambah beban biaya bagi masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Kita harus memperlakukan masyarakat miskin dengan baik dan memberikan dukungan penuh agar mereka tidak terpinggirkan dalam hal akses kesehatan,” kata Edy, Sabtu (26/10).
Untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan merata. Hanya dengan kerja sama yang solid, maka bisa mencapai tujuan pemerataan alat kesehatan dan dokter di daerah.
Dalam rangka mewujudkan transformasi kesehatan yang diharapkan, Edy Wuryanto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkontribusi aktif.
Pentingnya transformasi kesehatan di Indonesia untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Apalagi Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menyinggung soal perbaikan di sektor kesehatan agar masyarakat dapat sejahtera.
Edy menyoroti beberapa isu krusial terkait akses dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah 3T. Dia mengingatkan dalam UU Nomor 17/2023 sudah terdapat peta jalan untuk penataan ekosistem kesehatan di Tanah Air. Mulai dari promotif hingga kuratif diatur dalam payung hukum tersebut.
"Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah 3T. Kita perlu memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan kualitas kesehatan yang sama,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Sehingga butuh pemerataan paket kesehatan yang mencakup alat medis, sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang terampil, standar operasional, dan sarana pendukung lainnya. Paket layanan kesehatan ini tidak bisa diberikan terpisah. Contohnya pemberian alat kesehatan harus sepaket dengan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) yang mengoperasikan.
“Pemerataan ini penting agar setiap daerah, terutama yang terpencil, dapat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu untuk pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter masih belum terjadi di Indonesia. Masih ada ketimpangan antara jumlah tenaga kesehatan dengan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter tidak hanya soal jumlah tapi juga kualitas.
“Kemampuannya dan cara menghadapi pasien itu harus sama antara di kota dan daerah. Dokter dan nakesnya harus sama-sama berkualitas,” pungkasnya. (Z-9)
PUSKESMAS, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, memegang peranan penting di wilayahnya.
Kemajuan teknologi digital membuka peluang baru melalui layanan kesehatan berbasis mobile. Aplikasi kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah dengan akses terbatas
Dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi alat yang sangat penting bagi berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.
Di era digital yang terus berkembang, transformasi digital bukan hanya sekadar tren. Itu telah menjadi kebutuhan mendesak dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan.
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) adalah sebuah sistem digital yang dirancang khusus untuk membantu Puskesmas dalam mengelola berbagai informasi kesehatan.
Sektor kesehatan, fesyen, dan kecantikan berkolaborasi membangun Tulungagung. Seperti apa kiprahnya?
Kezia memiliki mimpi besar menjadi seorang tenaga kesehatan handal berskala global untuk berkontribusi bagi masyarakat dan dunia kesehatan di tanah air.
Tenaga kesehatan disiagakan baik di posko yang ada di jalur arteri, jalur tol maupun jalur wisata
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan menyiagakan 424 tenaga kesehatan (nakes) dan pendukung lainnya pada Lebaran 2024.
PENGURUS PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai perlu adanya regulasi yang benar-benar kuat agar kekerasan
Pemprov DKI Jakarta juga telah memahami bahwa prioritas utama vaksin adalah kepada tenaga kesehatan.
Ini merupakan rekrutmen tenaga penanggulangan covid-19 ketiga yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved