Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DENGAN lebih dari 277 juta peserta, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia.
Namun, di tengah capaian tersebut, bagaimana BPJS Kesehatan mempersiapkan diri menghadapi pemerintahan baru dan tantangan kesehatan yang semakin kompleks?
“Sebanyak 277 juta jiwa atau 98,67% penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN hingga 1 September 2024. Indonesia telah menjadi negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, mengalahkan Korea Selatan yang memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.
Baca juga : Akselerasi Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar
Ia juga menyoroti kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas rujukan tingkat lanjut (FKRTL), serta perluasan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Dengan meningkatnya jumlah pemanfaatan layanan JKN, yang mencapai 606,7 juta per tahun pada 2023, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi teknologi seperti Aplikasi Mobile JKN untuk memudahkan akses layanan kesehatan.
“Kami terus bertransformasi untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN,” tambah Ghufron.
Baca juga : Biaya Layanan Jantung Tinggi, BPJS Watch: Harusnya Pajak Rokok Masuk ke BPJS Kesehatan
Dalam menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan menekankan pentingnya pengelolaan dana cadangan JKN dan kerja sama erat dengan pemerintah untuk menjaga kesinambungan program.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya biaya penyakit katastropik seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang mencapai Rp34,7 triliun pada 2023.
BPJS Kesehatan mengatasi ini dengan program pencegahan dini dan pengelolaan penyakit kronis.
Baca juga : Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Penyakit Jantung Tembus Rp23 Triliun
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas pemerintahan baru, dengan komitmen untuk melanjutkan program strategis ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam transformasi bangsa, terutama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan di tengah semakin besarnya jumlah peserta JKN.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya tata kelola yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
Hal ini juga didukung oleh Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan untuk keberlangsungan program ini.
Dengan berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad menjaga keberlanjutan Program JKN, demi tercapainya Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan baru. (RO/Z-10)
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut banyak pasien diminta meninggalkan rumah sakit masih dengan selang di hidung untuk makan.
BPJS Kesehatan tegaskan tidak ada pembatasan pelayanan dalam penanganan Demam Berdarah Dengue dalam program JKN.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Banyak Kritikan, Komitmen Pemerintah Menjalani Sekolah Rakyat Diuji
Koperasi yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, ini bergerak dalam industri gula dengan fokus ekspor ke beberapa negara, seperti Hongkong, Thailand, dan Malaysia.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Pemkab Sumedang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di wilayah setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved