Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DENGAN lebih dari 277 juta peserta, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia.
Namun, di tengah capaian tersebut, bagaimana BPJS Kesehatan mempersiapkan diri menghadapi pemerintahan baru dan tantangan kesehatan yang semakin kompleks?
“Sebanyak 277 juta jiwa atau 98,67% penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN hingga 1 September 2024. Indonesia telah menjadi negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, mengalahkan Korea Selatan yang memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.
Baca juga : Akselerasi Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar
Ia juga menyoroti kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas rujukan tingkat lanjut (FKRTL), serta perluasan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Dengan meningkatnya jumlah pemanfaatan layanan JKN, yang mencapai 606,7 juta per tahun pada 2023, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi teknologi seperti Aplikasi Mobile JKN untuk memudahkan akses layanan kesehatan.
“Kami terus bertransformasi untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN,” tambah Ghufron.
Baca juga : Biaya Layanan Jantung Tinggi, BPJS Watch: Harusnya Pajak Rokok Masuk ke BPJS Kesehatan
Dalam menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan menekankan pentingnya pengelolaan dana cadangan JKN dan kerja sama erat dengan pemerintah untuk menjaga kesinambungan program.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya biaya penyakit katastropik seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang mencapai Rp34,7 triliun pada 2023.
BPJS Kesehatan mengatasi ini dengan program pencegahan dini dan pengelolaan penyakit kronis.
Baca juga : Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Penyakit Jantung Tembus Rp23 Triliun
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas pemerintahan baru, dengan komitmen untuk melanjutkan program strategis ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam transformasi bangsa, terutama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan di tengah semakin besarnya jumlah peserta JKN.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya tata kelola yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
Hal ini juga didukung oleh Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan untuk keberlangsungan program ini.
Dengan berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad menjaga keberlanjutan Program JKN, demi tercapainya Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan baru. (RO/Z-10)
Skrining kanker serviks bisa dilakukan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di puskesmas.
Laporan pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2023
KEBIJAKAN penonaktifan KTP warga DKI Jakarta yang telah pindah keluar ibu kota tidak akan otomatis mematikan layanan BPJS Kesehatan.
Wapres mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TERDAPAT sejumlah perubahan aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Salah satunya mengenai tinjauan besaran tarif dan iuran jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan resolusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan Kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.
SETIAP krisis berawal dari dalam sistem. Apakah itu organisasi bisnis, sosial, dan pemerintah, potensi krisis senantiasa berakar dalam mekanisme internal.
Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar.
Produsen tahu tempe menilai tata kelola harga kedelai seharusnya berada di bawah pemerintah. Sehingga, tidak menimbulkan lonjakan harga dan kelangkaan stok.
Center on Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) merupakan organisasi yang berupaya melakukan upaya pemajuan tata kelola desa
Berkaca dari penanganan covid-19 saat ini, Menko Luhut menilai sistem tata kelola negara tindak berjalan optimal di masa darurat.
Aliansi Ilmuwan Indonesia Untuk Penyelesaian Pandemi mengusulkan skenario pascapandemi sebagai jalan keluar dari masa pandemi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved