Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan realisasi perubahan fungsi kawasan hutan Pegunungan Meratus. Kawasan yang semula berstatus hutan lindung itu akan diubah menjadi Taman Nasional.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan alasan inisiatif perubahan fungsi ini dilakukan. Hal itu mengingat Kalimantan Selatan merupakan satu dari empat provinsi di Indonesia yang belum memiliki Taman Nasional.
Baca juga : Pegunungan Meratus Diusulkan Jadi Taman Nasional
“Perubahan fungsi ini juga bertujuan untuk meningkatkan intensitas pengelolaan kawasan hutan Pegunungan Meratus. Hal ini juga untuk menjaga tutupan lahan di Pegunungan Meratus yang tidak mengalami perubahan selama 10 tahun terakhir,” kata Hanif.
Hanif menilai kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus sudah memenuhi persyaratan untuk bisa ditingkatkan statusnya sebagai kawasan Taman Nasional. “Segala variabel sudah disampaikan dan lengkap sekali. Kemudian UNESCO juga telah mengakui Geopark Meratus sehingga secara teknis sudah layak untuk ditingkatkan menjadi Taman Nasional,” tuturnya.
Hanif pun meminta Pemprov Kalsel untuk melakukan identifikasi luasan kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus yang akan diajukan menjadi Taman Nasional nanti.
Baca juga : Badak Jawa Kembali Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon
“Sebelumnya Dinas Kehutanan sudah mengidentifikasi, tapi ini akan kita telaah dan disempurnakan oleh tim teknis kami untuk menyusun kajian akademisnya. Kita juga akan libatkan orang-orang yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan dalam penyusunan kajian akdemisnya, mengingat kita saat ini juga menggeser baseline dari ekologi sentris menjadi profit sentris,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudyatmoko menuturkan, pengusulan Taman Nasional Pegunungan Meratus ini sudah tepat. Hal itu mengingat kawasan pegunungan Meratus ini mempunyai kekayaan hayati dan keunikan ekosistemnya.
“Salah satu kriteria Taman Nasional itukan adanya keunikan baik itu hayatinya maupun ekosistemnya. Disana juga ada kelompok masyarakat yang memiliki interaksi positif dengan kawasan pegunungan Meratus,” jelasnya.
Baca juga : KLHK Deklarasikan Taman Nasional Mutis Timau NTT
Pengajuan Taman Nasional ini juga bertujuan untuk menjaga keunikan hayati, ekosistem, dan budaya yang ada di pegunungan Meratus, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih optimum.
“Tidak hanya fungsi perlindungan, tetapi juga fungsi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta untuk pendidikan dan penelitian. Kita optimis tahun ini bisa ditetapkan menjadi Taman Nasional,” ungkapnya.
Sejalan dengan KLHK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan bahwa Pemprov Kalimantan Selatan mendorong realisasi perubahan fungsi Hutan Lindung Geopark Meratus menjadi Taman Nasional Geopark Meratus.
Perubuhan fungsi inipun dinilai akan membawa banyak manfaat bagi daerah dan masyarakat sekitar apabila perubahan fungsi kawasan hutan ini berhasil terealisasi.
“Usulan perubahan fungsi kawasan hutan ini harus dilakukan secara cermat serta diperlukan kajian komperhensif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari potensi keanekaragaman hayati, hingga dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar,” ucap Roy. (Ifa)
Kawasan hutan lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 119 ribu hektare akan ditetapkan sebagai Taman Nasional Pegunungan Meratus.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
LONGSOR terjadi di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu (27/11) malam.
PEMERINTAHAN baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dituntut agar bisa menuntaskan persoalan lingkungan serta hak masyarakat adat.
Ketua AMAN Kalsel, Rubi, mengatakan penetapan Geopark Meratus dan usulan Taman Nasional Pegunungan Meratus merupakan sebuah pengabaian bagi keberadaan Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalimantan Selatan juga menentang rencana perubahan fungsi hutan lindung Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional.
Masyarakat yang ingin mendaki harus mendaftar (online) di Balai Taman Nasional untuk mendapatkan e-ticketing dan gelang pintar RFID (Radio Frequency Identification)
Di BBKSDA Jawa Timur pendakian Dataran Tinggi Yang/Argopura ditutup sejak bulan Februari 2025 hingga 7 April 2025 dan TWA Gunung Baung ditutup 28 Maret hingga 3 April 2025.
KESIAPAN Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Nasional menjelang momen libur Lebaran 2025 terus ditingkatkan untuk menjaga keselamatan pengunjung.
Pasca penangkapan terhadap kedua terduga pelaku, sempat beredar isu kayu tersebut untuk masjid. Namun semua itu, sepertinya alibi untuk menghindar dari jeratan hukum.
KEMENTERIAN Kehutanan melakukan kesiapsiagaan wisata alam selama libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) di 57 Taman Nasional dan 134 Taman Wisata Alam untuk antisipasi bencana alam.
Negara Inggris memiliki jaringan Cagar Langit nasional yang dilindungi. Cagar alam langit hadir sebagai solusi untuk melestarikan keindahan langit malam
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved