Penurunan Angka Stunting Butuh Perhatian Banyak Pihak

PEMERINTAH dinilai tak bisa bekerja sendirian untuk mengatasi masalah stunting. Butuh keterlibatan berbagai pihak untuk menggerus angka stunting, mengingat hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Suprayoga Hadi menyatakan masih ada lima provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting di atas 30% sehingga perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak.

Dia menjelaskan, lima provinsi yang masih memerlukan perhatian serta penanganan khusus yang mendasar yaitu Papua Tengah (39,4%), NTT (37,9%), Papua Pegunungan (37,3%), Papua Barat Daya (31%), Sulawesi Barat (30,3%), dan Sulawesi Tenggara (30%).

Baca juga : Selain Susu Ikan, Udang Rebon Bisa jadi Alternatif Makanan Sekolah Bergizi

“Masih ada lima provinsi yang masih mempunyai prevalensi di atas 30%, dan ini memerlukan perhatian serta penanganan khusus yang mendasar," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (13/9).

Chief Business Support Officer TBIG Lie Si An mengatakan butuh kebersamaan untuk mengatasi masalah stunting ini. Karena angkanya sudah cukup tinggi sebagai warga negara kami merasa terpanggil. 

Hal tersebut diungkap Lie dalam program pihaknya yang bertajuk 'Bersama untuk Indonesia'. Menurut dia, program berfokus pada penanganan stunting itu mencerminkan komitmen perusahaan, untuk turun tangan membantu pemerintah.

Baca juga : Pernikahan Dini Penyebab Tertinggi Stunting di Bangka

Lie mengutip hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang menunjukkan stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dibuktikan dengan prevalensi stunting yang mencapai 21,5% pada balita.

Menurut Lie, kontribusi pihaknya menjadi penting, karena pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk menunjang program itu, pihaknya mengerahkan tenaga medis ke daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar) serta wilayah lain dengan prevalensi stunting yang tinggi. Sebanyak 21 titik di sembilan provinsi, meliputi Papua hingga Nangroe Aceh Darussalam, dengan 2.100 penerima manfaat.

Presiden Direktur RBIG, Herman Setya Budi, menegaskan perusahaan terus mendukung program pemerintah mengatasi stunting. Termasuk, dalam menanggulangi permasalahan sosial.

"Komitmen kami tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, lingkungan, dan budaya," tambahnya. (P-5)