HKI Dorong Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri

Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan PSN di Indonesia. Langkah ini melibatkan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk memastikan akselerasi realisasi investasi, percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tim Percepatan dibentuk sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif, guna mengurai berbagai hambatan struktural dalam pengembangan industri nasional, antara lain terkait perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyediaan energi, kesiapan infrastruktur, serta penataan ruang dan lahan industri.

Baca juga : Pemerintah Optimistis Ekonomi 2025 Tembus 5,2%, Sesuai Target

HKI menyampaikan optimisme bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki momentum historis untuk melakukan lompatan besar dalam industrialisasi dan transformasi ekonomi.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% merupakan visi strategis Presiden untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. HKI optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan percepatan eksekusi di lapangan,” ujar Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (20/1).

HKI menegaskan bahwa kawasan industri merupakan episentrum transformasi ekonomi nasional, tempat di mana investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing bangsa.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Apindo: Fondasi Perekonomian Masih Kuat tapi Jangan Terlena

Sehubungan dengan hal tersebut, HKI mendorong agar pembentukan Tim Percepatan ini diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden Prabowo Subianto, bersama para menteri terkait, sebagai simbol kepemimpinan langsung negara dalam mengawal percepatan investasi dan industrialisasi nasional.

Penandatanganan komitmen tersebut diharapkan mencakup kesepakatan strategis untuk mempercepat realisasi investasi berskala nasional dan global, mengakselerasi  pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%, mempercepat implementasi PSN, mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak nyata, mengurai bottleneck struktural sektor industri, serta memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

HKI menilai, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kawasan industri akan menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. (E-3)