Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
REGULASI terkait tembakau selalu sulit untuk diputuskan karena menyangkut hajat jutaan petani dan masalah kesehatan jutaan masyarakat.
Baca juga : Asosiasi Petani Tembakau Desak Menkes Kaji Ulang RPMK
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan dampak produk tembakau seperti rokok maupun rokok elektrik berdampak pada jutaan orang yang meninggal dunia dan tembakau suka tidak suka berdampak pada kesehatan. Bahkan berdasarkan penelitian 80% penyakit jantung diakibatkan oleh rokok.
"Dampak yang luar biasa Rp200-300 triliun bahwa petani tembakau industri rokok itu aset nasional maka jika ada kebijakan berimplikasi pada industri maka petani dan pekerja pun terdampak," kata Rahmad di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
Sehingga ketika membuat aturan ia mengharuskan adil dari sisi industri, petani, pekerja, keluarga, dan kesehatan masyarakat.
Baca juga : DPR Kritisi Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek untuk Produk Tembakau
"Kita harus seimbang kalau memunculkan dampak wajar tetapi jangan sampai menimbulkan suatu yang bergejolak. Jika dibandingkan dengan kebijakan negara lain juga tidak bisa. Ia mencontohkan seperti kebijakan rokok dari Singapura yang membatasi masyarakatnya untuk merokok. Hal itu bisa terwujud di Singapura karena disana tidak memiliki petani," ungkapnya.
Ia mengajak semua pihak termasuk pemerintah ketika membuat aturan kebijakan yang melibatkan hajat hidup orang banyak harus dimulai tidak hanya satu sudut pandang kesehatan.
"Kita lihat faktor yang utama karena sudah kesehatan banyak sebabkan kematian tapi juga sudah menimbulkan penyakit yang lain tetapi juga harus mengerti jangan sampai ketika ini kebijakan industrinya banyak yang PHK itu kan juga ancaman," pungkasnya. (Iam/M-4)
Kemasan polos mempersulit pengawasan, mempermudah pemalsuan, dan membuat konsumen kesulitan membedakan produk asli dan ilegal.
Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang berkeadilan.
Anggoya Baleg DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti absennya komoditas tembakau dalam daftar sektor potensial untuk hilirisasi yang dipaparkan pemerintah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat menyoroti masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam regulasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan
Industri tembakau dilemahkan oleh regulasi yang tumpang tindih dan konflik antar kebijakan, yang membuat petani semakin tertekan.
Mantan Direktur Penelitian, Kebijakan & Kerja Sama WHO, Tikki Pangestu, menilai adopsi strategi pengurangan risiko tembakau berjalan sangat lambat.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
Petani tembakau menolak usulan pengaturan kemasan rokok oleh Kementerian Kesehatan. Penolakan terhadap PP 28 Tahun 2024 dan turunannya sudah disampaikan sejak Agustus 2024.
Kalangan petani dan pekerja industri hasil tembakau meminta pemerintah untuk lebih melibatkan mereka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK)
BUPATI Temanggung, Jawa Tengah, Agus Setyawan, meminta Pemerintah RI tidak menekan petani tembakau terkait kebijakan soal Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak akan mengalami kenaikan pada 2026.
SEJUMLAH pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau terus menuai protes dari berbagai kalangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved