DPR Minta Kemenkes Transparan Soal Investigasi Perundungan Dokter Aulia

KOMISI IX DPR RI memanggil Kementerian Kesehatan pada Kamis (29/8) untuk membahas penyebab dan hasil investigasi dan bunuh diri Dokter Aulia Risma yang diduga karena adanya perundungan saat menjadi peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong Kemenkes untuk mengungkap bukti kematian Dokter Aulia yang diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, hal ini penting karena ada pendapat yang berbeda antara Kemenkes dan Fakultas Kedokteran Undip atas penyebab aksi bunuh diri yang dilakukan Dokter Aulia.

“Kalau benar ada pelanggaran dari senior dokter, sanksi paling berat harus dilakukan. Yakni cabut STR dan izinnya. Kalau sampai pelanggaran hukum, maka silakan APH memproses,” tutur Edy dalam keterangannya pada Jum’at (30/8).

Baca juga : Menkes Terima 1.762 Aduan Perundungan PPDS

Lebih lanjut, Edy mengatakan keterbukaan kasus ini menjadi pintu masuk untuk memperbaiki sistem pendidikan spesialis di Indonesia, tidak hanya dokter tapi juga dokter gigi, perawat, hingga apoteker. Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini juga menyebut ada monster yang selalu dihadapi oleh mahasiswa program spesialis.

“Ya monster itu memang sesuatu yang menakutkan. Artinya aksi pungli sampai intimidasi hingga menimbulkan ketakutan ini memang masalah nyata di dunia pendidikan spesialis pada profesi kesehatan,” tuturnya.

Pria yang pernah menempuh pendidikan doktoral di bidang kesehatan ini juga memahami bagaimana sistem pendidikan di bidang kesehatan Indonesia berjalan. Menurutnya, para pendidik program spesialis yang merupakan orang-orang berkualitas yang mahir di klinis tapi tidak dibekali kemampuan sebagai pendidik.

Baca juga : Menkes Sebut Polisi Masih Usut Kematian Mahasiswi PPDS Undip

“Pendidik pada program spesialis dari klinis yang tidak memiliki keterampilan pendidikan akan mengajar sesuai pengalamannya. Dulu diajari sama seniornya dengan dibentak-bentak, maka ketika jadi pendidik maka cara itu yang dilakukan,” kata Edy.

Edy pun mengusulkan agar pendidik klinis harus memiliki sertifikasi sehingga mereka harus belajar kembali mengenai teori pendidikan. Sebab menurut Edy, kemampuan klinis saja belum cukup untuk melakukan transfer knowledge.

“Bagi pendidik klinis itu harus punya metode bagaimana membimbing dan mentoring mahasiswanya,” tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Baca juga : Polisi Bentuk Tim Khusus Usut Kematian Mahasiswi PPDS Undip

Menurut Edy, peran kolegium yang sesuai dengan UU Nomor 17/2024 tentang Kesehatan diperlukan. Dia merincikan, kolegium yang memiliki tugas pokok dan tanggung jawab untuk menyusun standar pendidikan profesi, standar kompetensi profesi, lalu proses pembelajaran pendidikan profesi dan spesialis.

“Penilaian atau uji kompetensi nasional pendidikan profesi dan spesialis. Kolegium juga yang mengeluarkan sertifikat untuk calon pendidik klinis,” ucap Edy.

Edy pun mendorong agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan aturan turunan UU Kesehatan tersebut. Sehingga, aksi Kemenkes untuk memberantas perundungan di pendidikan spesialis pun dapat dibarengi dengan perubahan sistem sesuai dengan yang disusun oleh kolegium.

Baca juga : Kemenkes Terima 356 Laporan Perundungan PPDS 

“Kolegium itu isinya adalah para guru besar. Kolegium ini dapat menjadi instrumen negara yang diharapkan dapat mengubah sistem pendidikan spesialis profesi kesehatan di Indonesia,” ujarnya.

Dengan keseriusan transformasi pendidikan spesialis profesi kesehatan ini, Edy berharap adanya pendidikan yang mengerti bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan profesi yang menyenangkan tapi tetap tampil sebagai klinis.

“Diharapkan ada perubahan berlaku lalu lingkungan pembelajaran klinis yaitu lebih nyaman, lebih menyenangkan, mahasiswa lebih enjoy. Bisa belajar dari seniornya tapi dengan sukacita, lalu dia memperoleh peningkatan kompetensi klinik sesuai dengan target pembelajaran,” tandasnya. (Z-8)