Menkes Sebut Ada 632 Kasus Masuk Kategori Perundungan dan Pungli dalam PPDS

ADA temuan 632 praktik kasus perundungan dan dugaan pungutan liar dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan di indonesia.

Seperti disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara daring di Jakarta, Rabu (30/4). Menkes Budi mengatakan bahwa temuan itu berasal dari 2.668 pengaduan yang diterima sejak Juni 2023 dan terverifikasi sebagai kasus perundungan. 

Data tersebut dihimpun melalui jalur pengaduan resmi serta audit internal Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Baca juga : Marak Pelecehan Seksual oleh Dokter, DPR RI akan Panggil Kemenkes

Bentuk perundungan fisik yang ditemukan, seperti hukuman push-up, memakan cabai, berdiri selama berjam-jam, hingga meminum telur mentah. Semua perlakuan tersebut kerap didokumentasikan dan disebar di grup WhatsApp antarpeserta didik.

"Juga bentuk perundungan yang paling umum adalah verbal di grup komunikasi atau disebut Jarkom, ya WA grup, seperti penggunaan bahasa yang sangat-sangat kasar yang dilakukan senior kepada junior," kata dia.

PUNGLI
Selain kekerasan, Kemenkes menemukan indikasi kuat adanya praktik pungli yang sistematis dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Salah satu kasus menonjol ditemukan pada seorang peserta PPDS Anestesi di Semarang, almarhumah R.

Baca juga : Kemenkes Minta STR Residen Anestesi Unpad Pelaku Pemerkosaan Dicabut

Menurut dia, R yang saat itu menjabat selama tiga bulan sebagai bendahara di program spesialis anestasi sempat mengelola dana hingga Rp1,6 miliar, yang sebagaimana data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dana itu kemudian mengalir ke berbagai oknum.

Pembiayaan non-resmi seperti pemesanan hotel, tiket perjalanan hingga permintaan layanan pribadi dari senior atau konsulen juga menjadi keluhan rutin peserta pendidikan spesialis yang diterima Kementerian Kesehatan.

"Dana yang dikumpulkan dari peserta didik itu ditransfer rutin dan sebagian mengalir ke oknum tertentu. Ini kami temukan hampir di semua sentra pendidikan," ungkap Menkes Budi dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris itu.

Baca juga : Residen Anestesi Unpad Pelaku Pemerkosaan Dilarang Lanjutkan Pendidikan Seumur Hidup

Temuan ini tidak hanya terjadi di rumah sakit Kementerian Kesehatan tetapi juga rumah sakit umum daerah (RSUD), rumah sakit pendidikan milik universitas dan beberapa dari swasta.

Rumah sakit Kementerian Kesehatan yang menjadi tempat terjadinya perundungan dengan pengaduan terbanyak diterima dari RSUP Prof. Kandou, RSUP Hasan Sadikin, RSUP Dr. Sardjito, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, dan RSUP Moh. Hoesin Palembang.

ACEH
Sementara rumah sakit umum daerah dari RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, RSUD Surakarta, dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya termasuk yang terbanyak menerima aduan perundungan.

Baca juga : Kemendiktisaintek-Kemenkes Tandatangani Keputusan Seleksi PPDS, Bentuk Pansel Bersama

Rumah sakit Universitas tempat terjadi perundungan yang turut dilaporkan dengan jumlah terbanyak meliputi di RS Universitas Diponegoro Semarang, RS Universitas Kristen Indonesia, RSGM Universitas Airlangga, RS Universitas Indonesia Depok dan RS Universitas Sriwijaya Palembang.

"Karena rapat ini terbuka untuk umum, maka demikian data yang kami sampaikan," kata Budi.

Budi Gunadi memastikan pemerintah akan terus membuka ruang pengaduan dan mendorong proses evaluasi menyeluruh, baik terhadap sistem pendidikan kedokteran maupun institusi yang menaunginya. Bahkan menanggapi masifnya aduan tersebut, Kementerian Kesehatan telah membentuk Majelis Disiplin Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk menangani pelanggaran disiplin profesi tenaga medis.

"Kami ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan profesional. Setiap bentuk perundungan dan pungutan liar tidak bisa ditoleransi," katanya menegaskan.

Di forum yang sama, anggota Komisi IX Surya Utama membeberkan kasus yang dialami  Wildan Ahmad Furkon, mantan dokter PPDS spesialis orthopedi yang mengalami perundungan fisik dari seniornya. Wildan bahkan diporotin sampai Rp500 juta dalam tiga semester untuk membiayai entertainment para seniornya. (H-1)