Tinjau Pelaksanaan MPLS, Chica Koeswoyo Minta Sekolah Pastikan Nihil Kasus Perundungan

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Chicha Koeswoyo meminta seluruh sekolah yang ada di Jakarta untuk bisa menciptakan iklim yang aman dari kasus perundungan (bully), terutama kepada seluruh peserta didik baru. 

Hal itu ia ungkap saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMPN 177 dan SMP Kartika X1, di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (14/7).

Menurutnya, peran sekolah sangat penting bagi tumbuh kembang anak dalam proses pembelajaran. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian para siswa.

Baca juga : MPLS Harus Ramah, Bermakna, dan Tumbuhkan Semangat Belajar Siswa

“Jadi tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi sekolah juga dapat membentuk siswa dalam aspek moral dan sosial,” ujar Chicha dalam keterangannya, Selasa (15/7).

Politikus PDIP itu menejalskan, pihaknya dalam hal ini legislatif berharap kepada Dinas Pendidikan untuk membebaskan sekolah dari kasus perundungan.

Ia memandang, kasus ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental korbannya, mulai dari depresi, kecemasan, masalah emosional, penurunan nilai akademik, hingga masalah fisik.

Baca juga : Siswa Baru di Cianjur Diduga jadi Korban Perundungan saat MPLS

“Karena itu, kami minta kepada pihak sekolah untuk selalu memastikan, bahwa kasus perundungan tidak boleh terjadi. Ini bisa berdampak buruk bagi anak-anak, terutama para korban,” tuturnya.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

“Kami juga harus memastikan bahwa sekolah-sekolah di Jakarta dapat menjadi lingkungan yang kondusif dan aman bagi para siswa-siswi,” imbuhnya.

Selain meninjau pelaksanaan MPLS, kedatangan perempuan bernama asli Mirza Riadiani Kesuma ke sekolah tersebut juga untuk mengecek sejumlah fasilitas yang ada.

Dalam setiap rapat kerja dengan eksekutif, Chicha berjanji akan terus mendorong dan mengawal kebijakan yang berpihak pada sektor pendidikan.

“Bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah demi menuju Indonesia Emas pada 2045 mendatang, hal ini tercermin dari pos anggaran yang disediakan yaitu 20% lebih lewat APBD,” pungkasnya. (E-4)