IESR Ungkap Tugas Krusial Bahlil Sebagai Menteri ESDM Baru

PRESIDEN Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk sisa masa jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8). Bahlil yang sebelumnya menjabat menteri investasi menggantikan menteri ESDM terdahulu Arifin Tasrif.

Institute Essential for Services Reform (IESR) berharap komitmen transisi energi menuju net-zero emission (NZE) 2060 atau lebih awal dapat dilanjutkan. Selain itu, upaya untuk mencapai target energi terbarukan 23% di 2025 diperkuat di masa kepemimpinan Bahlil.

IESR menilai beberapa tugas krusial yang perlu Bahlil tuntaskan, termasuk implementasi peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang diamanatkan dalam Perpres No. 112/2022.

Baca juga :  Bahlil akan Gantikan Posisi Menteri ESDM Arifin Tasrif

"Peta jalan ini, yang seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU. Termasuk Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM)," ungkap Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya, Senin (19/8).

Kajian IESR menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045. Sebanyak 80% di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 untuk selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris.

Langkah ini, kata Fabby, akan mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40% dalam bauran energi primer di tahun 2030.

Baca juga : Korupsi PJUTS Kementerian ESDM, 16 Saksi Sudah Diperiksa

IESR mengingatkan pentingnya akselerasi pemanfaatan energi terbarukan untuk mencapai 23 persen di tahun 2025. Sayangnya, bauran energi terbarukan hanya sekitar 13,09% pada 2023 dan masih jauh dari target di tahun 2025.

Berkaca dari kondisi tersebut, lanjut Fabby, transisi energi Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat, baik dari presiden maupun menteri ESDM untuk mengorkestrasi pemanfaatan energi terbarukan yang tinggi.

"Mengingat masa bakti kabinet tinggal dua bulan, dalam jangka pendek menteri Bahlil perlu memastikan agar PLN berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam RUPTL 2024, mendorong agar power wheeling masuk dalam draft RUU EBET sebagai salah satu strategi meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN untuk berinvestasi pada energi terbarukan, dan menyelesaikan pembahasan RPP Kebijakan Energi Nasional tanpa menurunkan target bauran energi terbarukan dan memastikan target yang selaras dengan Paris Agreement,” tambah Fabby.

Baca juga : Penuhi Kebutuhan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Proserat Dilanjutkan

IESR juga mengingatkan menteri ESDM yang baru untuk memastikan implementasi kemitraan transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dapat berjalan sesuai rencana. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan prioritas pada penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai (bankable) dan reformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini menghalangi investasi energi terbarukan.

Bahlil, katanya, perlu memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi untuk menjaga kepercayaan negara-negara mitra mendukung transisi energi di Indonesia.

“Implementasi JETP membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, menteri ESDM yang baru perlu menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan bahwa dukungan dari mitra internasional tetap solid dalam mendorong transisi energi di Indonesia,” tutup Fabby. (S-1)