Pimpinan BPKP Sulsel Resmi Berganti, Gubernur Sudirman Tekankan Akuntabilitas Pembangunan

GUBERNUR Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi mengukuhkan Rasono sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang baru. Ia menggantikan Mohamad Risbiyantoro yang telah menjabat sejak 2023.

Prosesi pengukuhan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (14/7), dan dihadiri langsung Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Instansi Pemerintah BPKP RI, Susilo Widhyantoro, jajaran Forkopimda Sulsel, hingga sejumlah kepala daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan langsung Surat Keputusan dari BPKP RI seraya berharap Rasono dapat menjalankan tugas barunya dengan integritas tinggi.

Baca juga : Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Diserahterimakan di Grha Bung Karno

“Saya, Andi Sudirman Sulaiman, dengan resmi mengukuhkan saudara Rasono sebagai Kepala BPKP Sulawesi Selatan. Semoga saudara dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” ucapnya.

Tak lupa, ia memberikan apresiasi khusus kepada Mohamad Risbiyantoro atas peran dan kontribusinya selama ini, khususnya dalam penguatan pengawasan dan pendampingan keuangan daerah.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Mohamad Risbiyantoro yang telah banyak membantu kami, terutama dalam hal pendampingan keuangan daerah dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan penting di Sulsel,” ungkapnya.

Baca juga : Satryo Soemantri Brodjonegoro Serah Terima Jabatan ke Mendiktisaintek Baru Brian Yuliarto

Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Sulsel dan BPKP di tengah dinamika pembangunan dan semakin kompleksnya tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, pengawasan yang kuat adalah kunci agar program strategis berjalan akuntabel dan berdaya guna.

“Karena akan banyak program strategis yang dikerjakan di Sulsel, kami berharap proses mitigasi dan pengawasan keuangan bisa lebih optimal. Semoga dengan jabatan barunya dapat menjadi ladang pahala dan amal jariyah,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Kepala Perwakilan BPKP yang baru, diharapkan hubungan kerja antara BPKP dan pemerintah daerah makin solid untuk mengawal penggunaan anggaran publik yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. (E-2)