Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan bahwa fraud memang terus terjadi, dan ini disebabkan banyak hal.
“Salah satunya dokter mengatasnamakan indikasi medis memiliki subyektivitas sehingga berpotensi terjadinya fraud. Seperti demam rendah disebut demam tinggi (jenis fraud upcoding). Demikian juga fraud readmisi, disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, lalu disuruh dirawat lagi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (25/7).
Lebih lanjut, hal ini dapat disimpulkan bahwa dokter telah memanfaatkan ketidaktahuan pasien sehingga fraud dilakukan, seperti menyuruh membeli obat sendiri padahal obat ditanggung JKN.
Baca juga : Terus Terulang, BPJS Kesehatan Diminta Bawa Kasus Fraud ke Jalur Hukum
Timboel menambahkan bahwa rumah sakit dan dokter menilai biaya paket INA CBGs di Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang masih relatif rendah sehingga untuk menutupinya dilakulan fraud.
“Memanfaatkan verifikator yang tidak berkualitas dalam memverifikasi klaim sehingga klaim dibayarkan BPJS Kesehatan,” ujar Timboel.
Menurutnya, fraud akan menaikkan biaya layanan kesehatan dan bila tidak bisa dinihilkan maka bisa membuat JKN defisit.
Timboel menekankan bahwa hal yang harus dilakukan BPJS harus membangun sistem pencegahan fraud dengan meningkatkan kualitas verifikator. Lalu BPJS di rumah sakit berkomunikasi dengan pasien sehingga informasi bisa disampaikan oleh pasien nyik meminimalisir fraud.
“BPJS harus bekerja dengan baik dan mau berkomunikasi dengan pasien JKN untuk menerima masukan dan aduan. Lalu sanksi diberikan kepada pelaku dengan pidana, bukan dengan memutus kerja sama rumah sakit,” pungkasnya. (Des/Z-7)
OJK telah mengendus potensi penyimpangan atau fraud dalam transaksi surat kredit ekspor (letter of credit/LC) PT Bank Woori Saudara sejak 2023.
Pemberantasan fraud merupakan bagian dari strategi utama perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan bisnis.
KPK mengendus adanya potensi fraud dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).
Sanksi harus fokus pada oknum dan otak dari tindakan klaim fiktif tersebut. Sehingga oknum yang terlibat harus mengganti kerugian yang dialami BPJS Kesehatan atas dugaan fiktif tersebut.
Menurut penelitian GBG, lebih dari 56% bisnis di Indonesia telah menjadi korban dari fraud digital.
BPJS Ketenagakerjaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menekankan jika rumah sakit menolak menggunakan BPJS Kesehatan dari pasien, itu menjadi fraud yang akut di Indonesia.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membantah isu yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan bangkrut dan sering terlambat dalam membayar klaim rumah sakit.
BPJS Kesehatan tidak pernah menolak klaim yang diajukan rumah sakit dengan alasan tidak memiliki cukup dana untuk membayar klaim tersebut.
RUMAH Sakit Muhammadiyah Bandung menghentikan pelayanan terhadap masyarakat yang mau berobat menggunakan BPJS Kesehatan karena ketahuan fraud klaim.
Salah satu alasan klasik yang disampaikan manajemen rumah sakit terkait fraud adalah harga keekonomian INA CBGs yang ada belum masuk harga keekonomian mereka.
Komisi IX DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar memperkuat pengawasan terhadap mitranya yakni rumah sakit untuk mencegah adanya klaim fiktif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved