Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEIRING dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang semakin pesat, kompleksitas dan frekuensi kejahatan dalam transaksi keuangan atau fraud finansial juga terus meningkat.
Riset terbaru dari GBG mengungkapkan peningkatan yang signifikan dalam aktivitas fraud, termasuk di antaranya pencurian identitas, penipuan sintetis, dan serangan rekayasa sosial menjadi semakin canggih.
Pada 2023, Indonesia mengalami lonjakan 25% dalam kasus pencurian identitas yang mengakibatkan kerugian lebih dari Rp500 miliar. Tren yang mengkhawatirkan itu mencerminkan pergeseran tren digital. Para penjahat memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang seperti AI dan deepfakes untuk membobol sistem keamanan dan mengeksploitasi kerentanan digital.
"Fraud berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan di Indonesia," kata GM Asia dan Fraud APAC di GBG Bernardi Susastyo dalam keterangannya, Senin (18/11).
Salah satu metode fraud yang paling umum dilakukan adalah fraud identitas sintetis. Para pelaku kriminal menggabungkan data asli dan palsu untuk menciptakan identitas baru yang menyebabkan kerugian terhadap kredibilitas bisnis dan keamanan data.
"Bisnis harus memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap pencegahan penipuan dengan menggabungkan sistem deteksi yang adaptif dan cerdas," tegas Bernardi.
Menurut penelitian GBG, lebih dari 56% bisnis di Indonesia telah menjadi korban dari fraud digital. Maka dari itu, untuk memerangi ancaman tersebut, whitepaper yang dirilis GBG mengidentifikasi beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud.
Pertama, meningkatkan sistem verifikasi identitas dengan AI dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola halus dalam perilaku pengguna. Kedua, mendidik tim tentang ancaman rekayasa sosial seperti phishing dan smishing, yang mempengaruhi 67% bisnis tahun lalu. Ketiga, menerapkan pemantauan fraud yang berkelanjutan untuk menangkap aktivitas yang mencurigakan sejak dini.
Temuan dan riset GBG memberikan analisa mendalam tentang ancaman yang muncul serta menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi bisnis untuk memperkuat pertahanan mereka dan mengurangi kerugian.
Whitepaper itu juga menyoroti pentingnya penyesuaian strategi deteksi penipuan berdasarkan tren regional, untuk memastikan bisnis tidak hanya bereaksi terhadap ancaman tetapi juga secara proaktif mencegahnya.
"Pencegahan fraud tidak lagi menjadi solusi yang bisa diterapkan untuk semua orang. Buku putih kami menguraikan teknik-teknik penipuan spesifik yang kami lihat di Indonesia dan di seluruh Asia, dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana bisnis dapat melindungi diri mereka sendiri secara lebih efektif. Dengan menggunakan perangkat berbasis AI dan terus mendapatkan informasi, organisasi dapat melindungi data dan reputasi mereka," pungkas Bernardi. (E-2)
RupiahCepat telah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan.
Aftech dan Privy Berkomitmen Memajukan Fintech Indonesia melalui Sinergi dan Kolaborasi
Loan Market memberikan solusi finansial yang aman, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
KONFERENSI Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2025 meminta pemerintah untuk mempercepat pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Apindo berkomitmen menjembatani kebutuhan pemerintah dengan pelaku usaha dalam implementasi UU PDP sebagai langkah strategis dalam membangun kepercayaan dalam ekonomi digital.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) meningkatkan upaya perlindungan nasabah terhadap ancaman penipuan berbasis media sosial yang kian meningkat lewat kampanye #JanganKasihCelah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved