Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
TIM panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 yakin misinya untuk membenahi haji bisa rampung sebelum akhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Anggota pansus angket haji DPR RI Luluk Nur Hamidah yakin perbaikan masalah ibadah haji bisa selesai secepatnya agar tak berlarut-larut.
“Ya karena kita semangat, kalau sudah punya pimpinan semangat, kita sih enggak dibatasin jam kerja ya,” ungkap politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Minggu (21/7).
Baca juga : KPK Siap Dampingi Pansus DPR Buat Usut Penyelewengan Kuota Haji
“Jadi kalau misalkan mau pagi, siang, sore, malem, tengah malem, kan tidak ada masalah. Jadi bismillah saja,” tambahnya.
Memang, kata Luluk, hal yang berat untuk dilawan tim pansus haji ialah adanya oknum-oknum yang terganggu dengan adanya pansus haji.
Namun, Luluk yakin demi memenuhi rasa keadilan khususnya bagi jemaah reguler, para mafia ini jera dan tak melakukan pelanggaran yang menganggu umat.
Soal dugaan korupsi di pengalihan kuota haji, Luluk mengatakan, “Ya itu akan kita selidiki apakah pengalihan ini ternyata diikuti dengan tindakan (oknum) yang kemudian memberikan keuntungan,” tegas Luluk.
“Kita akan cek akan selidiki sepenuhnya karena untuk memenuhi rasa keadilan itu,” tandasnya. (Z-6)
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Keduanya menjadi landasan membangun bangsa secara bersama-sama demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved