Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 yakin misinya untuk membenahi haji bisa rampung sebelum akhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Anggota pansus angket haji DPR RI Luluk Nur Hamidah yakin perbaikan masalah ibadah haji bisa selesai secepatnya agar tak berlarut-larut.
“Ya karena kita semangat, kalau sudah punya pimpinan semangat, kita sih enggak dibatasin jam kerja ya,” ungkap politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Minggu (21/7).
Baca juga : KPK Siap Dampingi Pansus DPR Buat Usut Penyelewengan Kuota Haji
“Jadi kalau misalkan mau pagi, siang, sore, malem, tengah malem, kan tidak ada masalah. Jadi bismillah saja,” tambahnya.
Memang, kata Luluk, hal yang berat untuk dilawan tim pansus haji ialah adanya oknum-oknum yang terganggu dengan adanya pansus haji.
Namun, Luluk yakin demi memenuhi rasa keadilan khususnya bagi jemaah reguler, para mafia ini jera dan tak melakukan pelanggaran yang menganggu umat.
Soal dugaan korupsi di pengalihan kuota haji, Luluk mengatakan, “Ya itu akan kita selidiki apakah pengalihan ini ternyata diikuti dengan tindakan (oknum) yang kemudian memberikan keuntungan,” tegas Luluk.
“Kita akan cek akan selidiki sepenuhnya karena untuk memenuhi rasa keadilan itu,” tandasnya. (Z-6)
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan bahwa jemaah haji Indonesia memperoleh layanan konsumsi terbaik.
Industri haji dan umrah di Indonesia merupakan sektor vital yang tidak hanya mendukung spiritualitas umat Muslim, tetapi juga menyumbang signifikan bagi perekonomian nasional
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved