Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 yakin misinya untuk membenahi haji bisa rampung sebelum akhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Anggota pansus angket haji DPR RI Luluk Nur Hamidah yakin perbaikan masalah ibadah haji bisa selesai secepatnya agar tak berlarut-larut.
“Ya karena kita semangat, kalau sudah punya pimpinan semangat, kita sih enggak dibatasin jam kerja ya,” ungkap politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Minggu (21/7).
Baca juga : KPK Siap Dampingi Pansus DPR Buat Usut Penyelewengan Kuota Haji
“Jadi kalau misalkan mau pagi, siang, sore, malem, tengah malem, kan tidak ada masalah. Jadi bismillah saja,” tambahnya.
Memang, kata Luluk, hal yang berat untuk dilawan tim pansus haji ialah adanya oknum-oknum yang terganggu dengan adanya pansus haji.
Namun, Luluk yakin demi memenuhi rasa keadilan khususnya bagi jemaah reguler, para mafia ini jera dan tak melakukan pelanggaran yang menganggu umat.
Soal dugaan korupsi di pengalihan kuota haji, Luluk mengatakan, “Ya itu akan kita selidiki apakah pengalihan ini ternyata diikuti dengan tindakan (oknum) yang kemudian memberikan keuntungan,” tegas Luluk.
“Kita akan cek akan selidiki sepenuhnya karena untuk memenuhi rasa keadilan itu,” tandasnya. (Z-6)
Para peserta mulai menemukan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kegembiraan, dan kekompakan selama mengikuti pelatihan.
Pemahaman terhadap regulasi media sosial di Arab Saudi menjadi hal penting yang wajib ketuhui, baik oleh petugas maupun jemaah haji.
Jemaah haji diharapkan mulai membangun kebiasaan positif sejak dini untuk menghadapi perbedaan iklim dan aktivitas fisik yang berat di Arab Saudi.
Metode pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan konsep semimiliter menjadi pendekatan baru dalam membentuk karakter petugas haji yang akan melayani jemaah.
Beberapa peserta diklat diketahui mengidap penyakit yang berisiko tinggi mengganggu tugas lapangan, seperti Tuberkulosis (TB) dan gangguan ginjal.
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) harus mampu menghadirkan layanan secara nyata di lapangan.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved