Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
INFORMASI terkait persyaratan dan sejumlah ketentuan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus disosialisasikan secara masif agar sistem yang diterapkan memberikan hasil sesuai yang direncanakan.
"Ketika sistem PPDB sudah dipersiapkan, ketentuan dalam sistem tersebut harus dipahami oleh semua yang terlibat, termasuk para petugas, orangtua, hingga calon peserta didik yang mendaftar. Jadi harus benar-benar disampaikan dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Program dan Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Minggu (9/6), memperkirakan banyak bangku kosong pada jalur prestasi PPDB tahun ini karena tidak banyak peminat seperti tahun lalu. Padahal kuota jalur prestasi untuk SMP, SMA, dan SMK tersedia 23% dari total kuota PPDB.
Baca juga : Proses Pembangunan Butuh Gerak Bersama Anak Bangsa yang Dilandasi Nilai-Nilai Pancasila
Kuota tersebut dibagi menjadi dua, yakni kuota jalur prestasi akademik sebesar 18% dan nonakademik sebesar 5%. Sementara tersedia juga jalur afirmasi (25%), jalur zonasi (50%), dan jalur perpindahan tugas orangtua (2%).
Menurut Lestari, pengalaman pada penyelenggaraan PPDB tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki pada tahun berikutnya. Bila tahun lalu jalur prestasi pada PPDB minim peminat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, seharusnya dicari tahu penyebabnya, sehingga efektivitas jalur prestasi tahun ini dapat ditingkatkan.
Menurut Rerie, bila minimnya para calon peserta didik mengakses jalur prestasi disebabkan kurang dipahami berbagai ketentuan pada jalur prestasi itu, seharusnya pihak penyelenggara menyosialisasikan persyaratan dan ketentuan pada jalur prestasi secara masif.
Langkah yang sama, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, juga harus dilakukan pada jalur lain yang disediakan. Dengan demikian, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sistem PPDB yang dipersiapkan mampu dijalankan sesuai dengan yang direncanakan bersama.
Rerie sangat berharap dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kualitas pada penyelenggaraan PPDB di seluruh Indonesia. Karenanya, tambah dia, penyelenggaraan PPDB dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak bangsa sesuai minat dan kemampuan mereka untuk dapat mendapatkan pendidikan yang layak. (Z-2)
ANGGOTA Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih mengulang kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB.
SPMB 2025 masih tetap menimbulkan sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Dapat dilihat ribuan calon murid SMK di Jawa Tengah merasa kecewa tidak diterima pada tahap pertama seleksi.
DUA kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memicu diskusi luas mengenai arah pendidikan dasar di Indonesia.
Cari tahu jadwal lengkap pendaftaran SPMB Jakarta 2025 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Simak tanggal prapendaftaran, pengajuan akun, dan jalur seleksi terbaru di sini.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya sosialisasi masif sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi dan menyambut baik atas upaya pemerintah dalam memperbarui dan memperbaiki sistem PPDB.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Lestari Moerdijat: Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini Tetap Relevan hingga Saat Ini.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dorong distribusi guru kompeten dan insentif tepat di wilayah 3T untuk wujudkan pemerataan pendidikan nasional di tahun 2026.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
Upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved