Belajar dari Covid-19, Akses Patogen Dibutuhkan Cegah Pandemi Baru

KESEPAKATAN akses patogen atau Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) dari pembentukan instrumen internasional baru untuk mengatasi persoalan kesiapsiagaan dan respons pandemi bernama Pandemic Treaty/Pandemic Agreement menjadi sangat krusial.

Akses pada patogen sebetulnya dibutuhkan untuk mengetahui jenis, vaksin, hingga pengobatan untuk penanggulangan di sebuah negara.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. M Syahril mengatakan proses negosiasi Pandemic Treaty sudah berlangsung sejak Desember 2021, tetapi karena belum mencapai kesepakatan, sidang World Health Assembly ke-77 memutuskan untuk memperpanjang negosiasi hingga sidang WHA berikutnya.

Baca juga : Pentingnya Solusi Berbasis Teknologi untuk Cegah Pandemi Baru

Negosiasi yang sangat alot telah dilakukan lebih dari 10 kali hingga batas waktu pada tanggal 24 Mei 2024. Namun, masih ada beberapa pasal yang belum disepakati, terutama mengenai Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS), pencegahan dan instrumen One Health, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, no-fault compensation, dan pendanaan.

"Pemerintah Indonesia akan tetap memperjuangkan prinsip kesetaraan antara negara maju dan negara berkembang agar dapat masuk dalam Pandemic Treaty," kata Syahril, Minggu (2/6).

Akses patogen dibutuhkan sebagai kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi. Pemerintah Indonesia mendorong agar setiap data sharing, khususnya yang melibatkan patogen dan informasi sekuens genetik (genetic sequence information), disertai pembagian manfaat (benefit-sharing) yang setimpal.

"Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya upaya untuk memastikan adanya pengaturan internasional mengenai standar data dan interoperabilitas, di mana Indonesia telah menginisiasi Material Transfer Agreement (MTA) untuk spesimen virus avian influenza (flu burung)," ujar dia.

Pemerintah Indonesia juga mendorong pembentukan instrumen One Health untuk mengatur kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara komprehensif yang dapat dilaksanakan negara berkembang dengan dukungan negara maju. (H-2)