Komisi IV: Banjir Bandang di Sumbar Akibat Pemerintah Tak Kontrol Kawasan Hutan Lindung

ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Hermanto, berpendapat bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terjadi karena pemerintah tidak melakukan kontrol secara terukur terhadap pengelolaan hutan lindung dan konservasi.

“Di kawasan hutan lindung yang tidak diperuntukan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan,” ungkap Hermanto, di Jakarta, Jumat (17/5).

Hujan lebat yang mengakibatkan banjir bandang di beberapa titik di wilayah Sumbar, menurut Hermanto, terjadi karena aktivitas berupa tambang liar, perambahan hutan, illegal loging dan bangunan liar. “Bencana galodo yang terjadi di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Baca juga : BMKG: Dilewati Awan Afrika, Hujan di Sumbar Lebih Ekstrem dan Memicu Bencana

Atas berbagai bencana yang terjadi tersebut, Hermanto minta agar Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat.

“Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi”, pungkas legislator dari Dapil Sumbar I itu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 67 orang. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, jumlah korban bertambah setelah tim gabungan pencarian menemukan jenazah warga di sejumlah titik di lokasi terdampak.

Baca juga : Update Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumbar, 40 Meninggal, 13 Masih Hilang

“Kami maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (16/5).

Saat ini, kata Suharyanto masih terdapat 20 warga yang dilaporkan hilang akibat bencana banjir lahar dari Gunung Marapi tersebut. Selain itu, tercatat asa 44 korban luka-luka yang menjalani perawatan, dan 989 keluarga mengungsi sementara di posko darurat karena kediamannya rusak diterpa banjir.

“Kami semua di sini, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama, termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Di mana kami terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kami berhenti,” ujar Suharyanto.

(Z-9)