Komisi X: Sistem KIP Kuliah Perlu Dibenahi agar Tak Salah Sasaran

SISTEM distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau KIP Kuliah tengah menjadi sorotan saat ini karena dianggap sering salah sasaran. Banyak pihak menuntut pembenahan dalam implementasi KIP Kuliah agar bisa lebih tepat sasaran.

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, menyebut perbaikan sistem distribusi KIP itu, baik di perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi di luar jawa, serta yang berakreditasi B serta C harus segera dilakukan. Itu karena perguruan tinggi tersebut adalah yang paling membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan.

“Saya kira KIP Kuliah perlu diperbanyak dan penyebarannya harus lebih merata, terutama untuk perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi yang terakreditasi B dan C. Karena rata-rata mereka ini kesulitan dalam pembiayaan pendidikan,” ungkap Andreas, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5).

Baca juga : DPR Nilai Tidak Masuk Akal Suara Guru Besar Dinilai Bagian Orkestrasi Elektoral

“Persoalannya, KIP Kuliah ini harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mereka yang mempunyai prestasi dan motivasi akademis untuk menyelesaikan studinya. Namun, sering terjadi penyaluran tidak tepat sasaran, lebih dikarenakan kenal atau hubungan nepotisme,” tambah politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Seperti diketahui, KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Namun, tanpa sistem seleksi yang ketat dan transparan, bantuan ini bisa tidak mencapai sasaran yang tepat.

“Menurut saya, ini harus dilakukan seleksi, sehingga dengan demikian tujuan daripada KIP kuliah itu bisa tercapai,” ujar Andreas.

Andreas menegaskan perlunya pembenahan dalam proses seleksi dan rekrutmen penerima KIP Kuliah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut mencapai sasaran yang benar-benar membutuhkan. Pembenahan distribusi KIP Kuliah diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dukungan finansial dari pemerintah efektif.

(Z-9)