Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo menyampaikan pihaknya tengah menelusuri dugaan penggelapan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) siswa di SMK Negeri 52 Jakarta. Ia mengaku telah mendapatkan laporan soal itu.
"Sudah (mendapat laporan dugaan penggelapan dana KIP), saat ini masih proses (pemeriksaan)," ujar Purwosusilo di Jakarta, Selasa (28/1).
Ia pun belum dapat memastikan kebenaran atas dugaan tersebut, termasuk berapa jumlah siswa yang menjadi korban serta oknum pelaku penggelapan KIP. Ia menambahkan bahwa ada tim yang menelusuri di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 2.
Video mengenai adanya dugaan penggelapan dana KIP di SMKN 52 Jakarta viral beredar di media sosial. Salah satunya diungkap oleh akun Instagram @brorondm. Akun tersebut menggunggah dan menyebut salah satu siswa SMKN 52 pernah mendapat KIP di tahun 2021, namun tidak pernah menerima informasi tersebut dari sekolah.
Siswa tersebut, diungkapkan akun @brorondm, memberanikan diri mendatangi sekolah untuk mempertanyakan status penerimaan KIP miliknya. Lalu, siswa itu membuat surat pernyataan telah menerima dana KIP sebesar Rp1 juta dan menyatakan tak akan mengomentari apapun terkait penyaluran KIP di SMKN 52 Jakarta.
"Setelah itu, batch berikut saya kawal. Pihak sekolah mengakui ada penggelapan dan janji kembalikan. Infonya Disdik Jakarta sudah tahu dan akan segera memberi sanksi," demikian dia tulis. (Ant/H-3)
Saat ini, Jawa Tengah menempati peringkat keempat nasional.
Status tidak informatif yang disematkan KI Pusat menunjukkan masih lemahnya komitmen transparansi di sejumlah lembaga negara.
Kementerian Hukum kembali meraih predikat badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat, keempat kalinya secara berturut-turut.
Novel masih meyakini TWK merupakan strategi untuk melengserkan sejumlah pegawai KPK. Sebab, data nilai tes itu tidak pernah diserahkan kepada eks pegawai maupun publik.
KPU menutup akses publik terhadap 16 dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden termasuk dokumen ijazah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved