Tahun Ini Kementerian PUPR Akan Terima 26.319 ASN

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) akan menerima 26.319 aparatur sipil negara (ASN) tahun ini. Jumlah itu telah disampaikan PUPR ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 

Jumlah 26.319 ASN itu dengann rincian 6.385 calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga teknis, 3 CPNS tenaga kesehatan, dan 19.931 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis. 

“Kementerian PAN-RB sudah memberikan kesempatan, berarti sekarang tinggal upaya kita di Kementerian PUPR. Saat ini kita masih punya sekitar 20 ribu lebih non-ASN, 3.200 PPPK dan 19 ribu-an ASN. Kita harus selesaikan  status 20 ribu orang non-ASN,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Penyerahan Persetujuan Prinsip Kebutuhan ASN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024, di Jakarta, Jumat (19/4).

Baca juga : Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Siapkan SDM Komunikasi Publik yang Mumpuni

Basuki menyarankan kepada para Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR agar mendorong para pegawai non-ASN mendaftar formasi PPPK. Melalui pendaftaran itu, status para pegawainya bisa mengalami perubahan.

“Terima kasih Pak Menteri PAN-RB yang sudah memperhatikan kebutuhan di Kementerian PUPR. Mudah-mudahan dengan penyelesaian ini tidak hanya menerima 6.000 CPNS baru, tetapi juga menyelesaikan status non-ASN yang ada di Kementerian PUPR pada tahun 2024. Mari kita tuntaskan semua di tahun ini,” ujar Basuki. 

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 95,3% usulan formasi ASN Kementerian PUPR telah disetujui. 

Baca juga : Dukung KTT ASEAN, ASN di Jakarta Mulai WFH 28 Agustus

“Dari usulan sebanyak 27.609 formasi sudah disetujui 26.319 formasi,” terang Anas.

Anas mengatakan terdapat lima prinsip penerimaan ASN 2024 yang disepakati bersama Presiden Joko Widodo. Kelima prinsip itu fokus pada pelayanan dasar tenaga guru dan kesehatan, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di internal pemerintah, merekrut talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak transformasi digital dan mendukung efektivitas kerja IKN Nusantara. 

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Abram Elsajaya Barus, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga K. M. Arsyad dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja .

Naskah ini merupakan karya peserta Workshop kerjasama Media Indonesia Institute dengan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). (Z-3)