Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief menekankan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) adalah mitra strategis pemerintah dalam membina jemaah haji, terutama para lansia. Kemitraan itu harus diaktualisasikan dalam bentuk komitmen layanan KBIHU yang senapas dengan kebijakan pemerintah.
Pesan tersebut ditegaskan Dirjen PHU saat penandatanganan komitmen layanan KBIHU. Penandatanganan komitmen berlangsung di Aula Rapat Ditjen PHU Kementerian Agama, Jakarta.
Ada delapan komitmen layanan KBIHU yang tersedia, yaitu mendukung kebijakan Haji Ramah Lansia, manasik yang menekankan kenyamanan, kesahihan, dan kemudahan (rukhsah) bagi Jemaah haji lansia, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah jemaah haji lansia, meniadakan aktifitas yang menyebabkan kelelahan dan memperburuk kondisi kesehatan jemaah haji lansia, menanamkan kesadaran pentingnya memiliki sifat peduli dan empati kepada jemaah haji lansia, serta mendukung kebijakan standarisasi pengelolaan hewan Dam Jemaah haji.
Baca juga : Perubahan Alokasi Kuota Tambahan Jemaah Haji masih akan Dibahas
"Sebagai mitra strategis Kementerian Agama, KBIHU harus mendukung kebijakan penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia," ungkap Hilman dilansir dari keterangan resmi, Selasa (30/4).
"KBIHU juga harus memiliki data base jemaah yang dibimbing, menginisiasi berbagai inovasi layanan bimbingan, serta meningkatkan profesionalisme kelembagaan," sambungnya.
Komitmen Pelayanan KBIHU dibacakan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Forum Komunimasi KBIHU KH. Sunidja. Sebagai saksi, Dirjen PHU Hilman Latief dan Direktur Bina Haji Arsad Hidayat.
Baca juga : Kemenag Sebut 94,03% atau 200.601 Jemaah Sudah Lunasi Bipih
Pada saat yang sama, komitmen itu juga ditandatangani perwakilan Dewan Pengurus Wilayah FK KBIHU di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara daring.
Ikut menyaksikan di kantor pusat Kemenag, Kasubdit Bimbingan Jemaah Khalilurrahman, pengurus DPP FK KBIHU, DPW FK KBIHU Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Kepala Bidang PHU KBIHU Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, dan Ketua DPC FK KBIHU se-Jabodetabek.
Kegiatan tersebut diikuti juga secara online oleh Seluruh Kepala Bidang PHU pada Kantor Wilayah Provinsi dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi KBIHU Provinsi se Indonesia.
Baca juga : 113 Ribu Jemaah sudah Lunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji
Direktur Bina Haji Arsad Hidayat dalam laporannya mengatakan, tahun ini ada 685 kuota pembimbing ibadah yang tersebar pada 30 provinsi yang memiliki KBIHU. Hingga penutupan pelunasan, sebanyak 503 pembimbing ibadah melunasi biaya haji.
Namun, ada satu orang yang meninggal. Sehingga, pembimbing ibadah yang akan berangkat sebagai pendamping jemaah haji KBIHU sebanyak 502 orang. Jumlah ini terdiri atas 382 pembimbing haji laki-laki dan 120 pembimbing haji perempuan.
"Saat ini tercatat ada 1.636 KBIHU, terdiri atas 1.576 KBIHU dengan SK kolektif berdasarkan KMA 811 Tahun 2020, serta ditambah 60 KBIHU baru," sebut Arsad.
Kemenag menyebut program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menyasar siswa dan santri bisa melengkapi kebutuhan pemeriksaan kesehatan di pesantren.
Hasil ujian masuk PTKIN 2025 itu dapat diakses secara daring melalui laman https://pengumuman-um.ptkin.ac.id/.
Hasil seleksi ujian masuk PTKIN 2025 dapat dilihat di https://pengumuman-um.ptkin.ac.id/.
PENCATATAN nikah secara resmi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan warga negara. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
Deputi Kemenhaj dan Umrah Saudi berpesan agar seluruh stakeholders di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji 2026 sedari awal.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Pada Tahun 1446 H/2025 M ini, ada sebanyak 203.149 jemaah haji reguler asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi ke dalam 502 kelompok terbang (kloter).
Kementerian Agama menyampaikan operasional pemulangan jemaah haji gelombang I ke Tanah Air telah selesai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved