Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) sekaligus Konsultan Penanganan Stunting Anung Sugihantono mengatakan pemerintah perlu mengoreksi target capaian penurunan angka stunting atau tengkes. Pemerintah menargetkan stunting dapat turun hingga 14%. Namun, realisasinya berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting 2023 masih 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun 2022 dari target 3,8%.
"Kalau bicara (target) 2024, untuk sampai 14% tidak mungkin. Jadi kalau bicara RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2019-2024 yang bisa dilakukan mengoreksi target capaian," terang Anung yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan itu, Kamis (25/4).
Anung menambahkan hal yang perlu dipersiapkan untuk penanganan stunting adalah intervensi yang lebih baik. Tetapi ia menegaskan sukses atau tidaknya intervensi yang dilakukan, tergantung pada menteri kesehatan serta program presiden terpilih.
Baca juga : Pemberian ASI Eksklusif Sangat Penting untuk Cegah Stunting
"Tergantung siapa menterinya dan apa arahan presidennya," imbuh Anung.
Capaian penurunan angka stunting di daerah berbeda-beda. Di Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Barat Papua, dan Papua Selatan misalnya penurunan stunting mencapai sekitar 5%.
Anung mengatakan strategi pemerintah sudah benar. Tetapi, menurutnya hal yang perlu konkrit dilakukan adalah pengawalan intervensi. Dia menilai ada ketidakseriusan karena penanganan stunting tidak bisa disamaratakan. Perlu pendekatan yang berbeda-beda.
Baca juga : Anggota Komisi IX DPR: Intervensi Stunting Harus Komprehensif
"Saya melihat tidak serius. Semua (menanggulangi stunting) dengan cara yang seragam. Padahal stunting itu persoalan personal, jadi perlu customize dalam penyelesaiannya," terang Anung.
Selain itu, Anung berpendapat intervensi stunting saat ini lebih fokus menyasar anak yang sudah lahir. Padahal, menurutnya intervensi untuk mencegah stunting bisa dilakukan mulai dari pemberian edukasi soal stunting pada calon pengantin, ibu hamil hingga pengendalian kelahiran yang berkaitan dengan angka pemakaian kontrasepsi (CPR).
"Kita terlalu fokus di yang sudah lahir. Tidak ada yang serius menggarap calon pengantin, ibu hamil termasuk menurunkan CPR-nya. Jadi kalaupun yang sudah lahir tertangani, masih akan ada stunting baru karena (bayi) yang lahir dengan berat badan kurang 2500 gram masih tinggi, yang lingkar kepalanya <48cm banyak. Jadi enggak mungkin akan turun stunting," papar Anung. (Ind/Z-7)
Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya 2024, prevalensi tengkes Riau berdasarkan survei Kementerian Kesehatan masih berada di angka 20,1 persen.
Salah satu solusi yang kini banyak dikenalkan dalam upaya mengatasi stunting ialah pemanfaatan daun kelor (moringa oleifera) yang memiliki kandungan gizi tinggi seperti protein, dan vitamin A
Kabupaten Tuban berhasil menurunkan angka stunting sebesar 7,1% dari yang semula 24,9% di tahun 2022 menjadi 17,8% di tahun 2023
Pembiayaan program pembangunan di bidang pangan dan gizi harus memiliki nilai yang signifikan dan terjamin keberlanjutannya.
RPJMN menargetkan prevalensi stunting alias tengkes tinggal 14% pada 2024. Namun progres penurunan belakangan kurang signifikan, bahkan nyaris stagnan.
LPS berkolaborasi dengan Yayasan Care Peduli (YCP/Care Indonesia) mendukung pencapaian generasi emas Indonesia melalui implementasi program percepatan penurunan stunting.
Intervensi dengan PKMK membantu mempercepat perbaikan berat badan dan tinggi badan anak.
Presiden Prabowo Subianto tengah memperkuat pola kekuasaan berbasis militerisasi dan resentralisasi negara melalui kebijakan ekspansi pertahanan dan intervensi militer di ruang sipil.
KPK masih melakukan pemeriksaan saksi untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut
DATA statistik bukan sekadar angka, melainkan narasi yang membentuk persepsi dan arah kebijakan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan tidak terdapat intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved