Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.
Meski begitu, ambisi pemerintah menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 masih perlu penyesuaian di lapangan.
Merespong hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil menurunkan angka stunting nasional dengan cukup signifikan. “Bukan hal yang mudah apalagi di masa pandemi Covid-19,” kata Edy baru- baru ini.
Namun, Edy memberikan saran agar pengukuran stunting memiliki standar nasional. Menurutnya hal itu diperlukan agar pemerintah daerah yang melakukan survei bisa memakai standar yang sama.
“Pasalnya, perbedaan cara ukur antar satu wilayah dikhawatirkan akan mempengaruhi kredibilitas data pusat,” ungkapnya.
Baca juga: Inovasi Pangan Olahan Lokal Diyakini Mampu Tekan Stunting
Legislator Dapil Jawa Tengah III itu pun mempertanyakan adanya enam daerah yang stunting meningkat pada periode survei 2022.
Enam provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat (2021: 33,8% dan 2022: 35%), Papua (2021: 29,5% dan 2022: 34,6%), NTB (2021: 31,4% dan 2022: 32,7%), Papua Barat (2021: 26,2% dan 2022: 30%), Sumatera Barat (2021: 23,3% dan 2022: 25,2%), dan Kalimantan Timur (2021: 22,8% dan 2022: 23,9%).
“Kenaikan ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Dana digelontorkan banyak, kok, naik,” kata Edy.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyarankan agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BKKBN, untuk terjun langsung ke enam provinsi tersebut guna mengetahui penyebab kenaikan anak yang stunting.
“Jadi enam provinsi harus jadi prioritas,” kata Edy.
Selanjutnya, intervensi yang bisa dilakukan, lanjut Edy adalah kepada ibu hamil, terutama pada ibu dengan kondisi kurang energi kronis (KEK).
“Poltekes bisa digerakan untuk membantu intervensi terutama di tingkat keluarga. Poltekes dapat membantu layanan kesehatan primer,” tutupnya. (RO/OL-09)
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama BNI meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Kota Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Menurut Dikdik, inisiatif semacam ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak.
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved