Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.
Meski begitu, ambisi pemerintah menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 masih perlu penyesuaian di lapangan.
Merespong hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil menurunkan angka stunting nasional dengan cukup signifikan. “Bukan hal yang mudah apalagi di masa pandemi Covid-19,” kata Edy baru- baru ini.
Namun, Edy memberikan saran agar pengukuran stunting memiliki standar nasional. Menurutnya hal itu diperlukan agar pemerintah daerah yang melakukan survei bisa memakai standar yang sama.
“Pasalnya, perbedaan cara ukur antar satu wilayah dikhawatirkan akan mempengaruhi kredibilitas data pusat,” ungkapnya.
Baca juga: Inovasi Pangan Olahan Lokal Diyakini Mampu Tekan Stunting
Legislator Dapil Jawa Tengah III itu pun mempertanyakan adanya enam daerah yang stunting meningkat pada periode survei 2022.
Enam provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat (2021: 33,8% dan 2022: 35%), Papua (2021: 29,5% dan 2022: 34,6%), NTB (2021: 31,4% dan 2022: 32,7%), Papua Barat (2021: 26,2% dan 2022: 30%), Sumatera Barat (2021: 23,3% dan 2022: 25,2%), dan Kalimantan Timur (2021: 22,8% dan 2022: 23,9%).
“Kenaikan ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Dana digelontorkan banyak, kok, naik,” kata Edy.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyarankan agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BKKBN, untuk terjun langsung ke enam provinsi tersebut guna mengetahui penyebab kenaikan anak yang stunting.
“Jadi enam provinsi harus jadi prioritas,” kata Edy.
Selanjutnya, intervensi yang bisa dilakukan, lanjut Edy adalah kepada ibu hamil, terutama pada ibu dengan kondisi kurang energi kronis (KEK).
“Poltekes bisa digerakan untuk membantu intervensi terutama di tingkat keluarga. Poltekes dapat membantu layanan kesehatan primer,” tutupnya. (RO/OL-09)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved