Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Organisasi nirlaba dapat dimaknai sebagai suatu entitas atau organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, baik dalam ranah pendidikan, kesehatan, keagamaan, ataupun kegiatan nirlaba lainnya, untuk kepentingan dan manfaat masyarakat luas.
Di Indonesia, organisasi semacam ini telah membuktikan peran dan kontribusinya yang sangat berarti terhadap pembangunan sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa.
Tujuan didirikannya organisasi nirlaba selalu membawa misi untuk berkontribusi bagi pemangku kepentingan, bukan dalam rangka memupuk keuntungan secara moneter atau finansial serta bentuk lainnya.
Baca juga : Chatib Basri: Ini Tiga Sektor yang Harus Diperhatikan Pemerintah Saat Krisis
Dengan demikian, terdapat keunikan khusus pengelolaan dan governansi organisasi nirlaba dibandingkan dengan organisasi berbentuk korporasi. Penerapan prinsip-prinsip governansi yang baik berperan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mendorong penerapan governansi yang baik bagi organisasi nirlaba di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menerbitkan Pedoman Umum Governansi – Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI). Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi dan panduan praktik governansi bagi organisasi nirlaba, terutama organisasi nirlaba berbadan hukum Yayasan dan Perkumpulan.
Dengan menerapkan rekomendasi PUG-ONI, penciptaan nilai dan penyaluran manfaat kepada para pemangku kepentingan sesuai misi organisasi nirlaba dapat terwujud secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Baca juga : Pemerintah Terus Sempurnakan DTKS untuk Bantu Masyarakat Miskin
Sebagai bagian dari rangkaian dari penyusunan dan sosialisasi PUG-ONI, KNKG mengggelar talkshow di Jakarta, Selasa (26/3) yang bertujuan antara lain memberikan ambaran umum situasi organisasi nirlaba Indonesia dan faktor penentu sukses dalam menjaga dan memastikan keberlanjutan organisasi nirlaba.
Selain itu untuk mengetahui prinsip-prinsip governansi dalam PUG-ONI yang perlu diterapkan organisasi nirlaba Indonesia dengan tujuan akhir menciptakan nilai organisasi dan manfaat bagi anggota dan/atau penerima manfaat dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
Acara ini antara lain dihadiri Andi Ilham Siad Anggota KNKG dan Anggota Pembina IICD, Ardan Adiperdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Tjahjono Soerjodibroto Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Agustina Supriyani Kardono Ketua Pengawas YKAN, Ahmad Juawaini Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa, dan Natalia Soebagjo Dewan Pakar KNKG
Andi Ilham Siad Anggota KNKG dan Anggota Pembina IICD mengatakan, penerapan prinsip-prinsip governansi yang baik berperan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri organisasi nirlaba di Indonesia telah berkontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
"Masyarakat sejahtera adalah tujuan akhir pertumbuhan ekonomi. Secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi pun akan mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ujar Andi. (M-3)
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak lagi sekadar respons darurat yang bersifat sementara, zakat diarahkan menjadi pilar sistem perlindungan sosial umat yang bekerja secara lintas fase.
Kasus Pandji Pragiwaksono membuka diskusi publik tentang adat dan budaya Toraja. Mengenal nilai, tradisi, dan makna sakral budaya Toraja di tengah polemik.
Keberadaan GSN untuk mengedukasi masyarakat bahwa tanpa rasa solidaritas atas kesenjangan yang dihadapi oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk jutaan pengemudi daring.
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu merupakan sarana pelayanan yang disiapkan pemerintah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved