Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Organisasi nirlaba dapat dimaknai sebagai suatu entitas atau organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, baik dalam ranah pendidikan, kesehatan, keagamaan, ataupun kegiatan nirlaba lainnya, untuk kepentingan dan manfaat masyarakat luas.
Di Indonesia, organisasi semacam ini telah membuktikan peran dan kontribusinya yang sangat berarti terhadap pembangunan sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa.
Tujuan didirikannya organisasi nirlaba selalu membawa misi untuk berkontribusi bagi pemangku kepentingan, bukan dalam rangka memupuk keuntungan secara moneter atau finansial serta bentuk lainnya.
Baca juga : Chatib Basri: Ini Tiga Sektor yang Harus Diperhatikan Pemerintah Saat Krisis
Dengan demikian, terdapat keunikan khusus pengelolaan dan governansi organisasi nirlaba dibandingkan dengan organisasi berbentuk korporasi. Penerapan prinsip-prinsip governansi yang baik berperan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mendorong penerapan governansi yang baik bagi organisasi nirlaba di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menerbitkan Pedoman Umum Governansi – Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI). Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi dan panduan praktik governansi bagi organisasi nirlaba, terutama organisasi nirlaba berbadan hukum Yayasan dan Perkumpulan.
Dengan menerapkan rekomendasi PUG-ONI, penciptaan nilai dan penyaluran manfaat kepada para pemangku kepentingan sesuai misi organisasi nirlaba dapat terwujud secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Baca juga : Pemerintah Terus Sempurnakan DTKS untuk Bantu Masyarakat Miskin
Sebagai bagian dari rangkaian dari penyusunan dan sosialisasi PUG-ONI, KNKG mengggelar talkshow di Jakarta, Selasa (26/3) yang bertujuan antara lain memberikan ambaran umum situasi organisasi nirlaba Indonesia dan faktor penentu sukses dalam menjaga dan memastikan keberlanjutan organisasi nirlaba.
Selain itu untuk mengetahui prinsip-prinsip governansi dalam PUG-ONI yang perlu diterapkan organisasi nirlaba Indonesia dengan tujuan akhir menciptakan nilai organisasi dan manfaat bagi anggota dan/atau penerima manfaat dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
Acara ini antara lain dihadiri Andi Ilham Siad Anggota KNKG dan Anggota Pembina IICD, Ardan Adiperdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Tjahjono Soerjodibroto Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Agustina Supriyani Kardono Ketua Pengawas YKAN, Ahmad Juawaini Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa, dan Natalia Soebagjo Dewan Pakar KNKG
Andi Ilham Siad Anggota KNKG dan Anggota Pembina IICD mengatakan, penerapan prinsip-prinsip governansi yang baik berperan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri organisasi nirlaba di Indonesia telah berkontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
"Masyarakat sejahtera adalah tujuan akhir pertumbuhan ekonomi. Secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi pun akan mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ujar Andi. (M-3)
Annisa menjelaskan pemberian sembako dipilih karena berdampak langsung bagi komunitas sasaran serta membangun kepercayaan antara organisasi dan komunitas.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan keluarga mereka.
Menurut dia, saat ini pemberian bansos hanya sebagai bantalan agar masyarakat tidak terlalu jatuh ke dasar kemiskinan.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah merekomendasikan delapan kebijakan mitigasi agar daya beli masyarakat tak terus melemah imbas penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 2025.
PEKERJA rentan yang sebagian besar berada di sektor informal harus menghadapi risiko keselamatan kerja yang tinggi dan memiliki penghasilan yang sangat minim.
Keberadaan GSN untuk mengedukasi masyarakat bahwa tanpa rasa solidaritas atas kesenjangan yang dihadapi oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk jutaan pengemudi daring.
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu merupakan sarana pelayanan yang disiapkan pemerintah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Konferensi ini diharapkan dapat berpengaruh bagi kemajuan ilmu pengetahuan bidang sosial politik, perdamaian dan keadilan, humaniora, dan mencapai kesejahteraan masyarakat di dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved