Pemerintah dan Masyarakat Harus Kerja Sama Tangani DBD

KENAIKAN kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia menandakan perlunya dorongan bersama dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk memusatkan sumber daya serta melakukan respon cepat mulai dari pencegahan hingga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan ketika kasus DBD melonjak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pengerahan sumber daya pemerintah untuk menangani kasus DBD dari hulu ke hilir. Saat ini, setidaknya, lima daerah di Indonesia telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus DBD. Angka DBD secara nasional juga naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Semua tindakan pencegahan bukan hanya disosialisasikan tapi dilakukan bersama masyarakat semisal fogging, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) atau 3M Plus yang publik mungkin hanya mengenal 3M saja. Sebaiknya gerakan ini dilakukan langsung oleh kelurahan ke bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," kata Kurniasih, Senin (25/3).

Mitigasi dari sisi tindakan di fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan dengan jaminan ketersediaan kamar perawatan untuk mencegah peningkatan pasien yang drastis.

"Apalagi kita juga menghadapi bencana di beberapa wilayah. Sehingga potensi fasilitas kesehatan harus semuanya siap dan siaga mengingat siklus DBD tidak satu dua hari tapi cukup lama. Jangan sampai ketika kondisi sudah darurat, fasilitas kesehatan keteteran," ujar dia.

Dari sisi masyarakat juga waspada dengan merebaknya kasus DBD ini. Melakukan gotong-royong minimal di rumah sendiri dengan memastikan gerakan PSN dan 3M Plus bisa dilakukan. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto