Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
FAKULTAS Hukum (FH) Universitas Pancasila (UP) meluncurkan penerbitan jurnal Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Pancasila Law Review. Peluncuran yang digelar di Kampus FH UP, Jakarta, Jumat (22/3), itu juga bersamaan dengan kuliah umum bertema Optimalisasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof Dr Reda Manthovani SH LLM dan Hakim Agung RI Dr Yanto SH MH.
Turut hadir yakni, Pimpinan FH UP antara lain Dekan FH UP Prof Dr Eddy Pratomo SH MA, dan Ketua PDIH yang juga Ketua Pelaksana Kegiatan Prof Dr Muhammad Hatta Ali SH MH.
Selanjutnya, Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Prof Dr Agus Surono SH MH serta Wakil Dekan II FH UP Prof Dr Adnan Hamid SH MM MH selaku moderator, serta dua narasumber Prof Dr Reda Manthovani SH LLM dan Dr Yanto SH MH.
Baca juga : UP Ingin Hasilkan Doktor Ilmu Hukum Bernilai Luhur Pancasila
Ketua Pelaksana Kegiatan Prof Dr Muhammad Hatta Ali SH MH menjelaskan dengan adanya Jurnal Pancasila Law Review (PancLRev) diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa PDIH FH UP, penelitian, dosen FH UP, dan penulis di luar FH UP sehingga berdampak pada akreditasi FH UP.
Dekan FH UP Prof Dr Eddy Pratomo SH MA mengungkapkan rasa terima kasih kepada panitia yang sudah membantu kesuksesan acara tersebut. "Kami berharap peluncuran jurnal ini dapat menjadi wadah menghasilkan karya yang bermanfaaat," tutur Eddy.
Ia juga berharap peluncuran jurnal PDIH Pancasila Law Review melahirkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah sehingga mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi mahasiswa FH UP.
Baca juga : Tingkatkan Profesional, Dosen Dituntut Mampu Menulis Jurnal Ilmiah
"Sebab, saat ini kita sadari bahwa kebutuhan publikasi makin meningkat, sehingga pengelolaan jurnal menjadi komponen kehidupan lain bagi para akademisi yang perlu dilakukan secara profesional," ungkap Eddy.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Prof Dr Agus Surono SH MH turut memperkenalkan web resmi Jurnal PDIH FH UP dan menjelaskan tata cara regristrasi melalui web resmi dalam sesi Ceremonial Launching Jurnal PDIH Pancasila Law Review.
Adapun pada sesi kuliah umum, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof Dr Reda Manthovani SH LLM menyampaikan pembahasan soal Optimalisasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Perpres No 15 Tahun 2024.
Adapun narasumber lainnya Hakim Agung RI Dr Yanto SH MH menyampaikan pembahasan tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Perma No 13 Tahun 2016 atau Tata Cara Keberatan Pihak Ketiga Yang Asetnya Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Korupsi Menurut Perma No 2 Tahun 2022. (H-2)
Di tengah tantangan global dan era yang penuh ketidakpastian, nilai-nilai Pancasila menjadi kompas moral dan kebangsaan yang harus terus dijaga.
Rektor UP menekankan pentingnya membangun kerja sama antar institusi pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan praktik-praktik keberlanjutan yang konkret dan berdampak luas.
Taruna mengingatkan agar generasi muda termasuk wisudawan memiliki peran strategis dalam membangun budaya kualitas untuk mempercepat tercapainya Indonesia Emas 2045.
Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.
Tujuan pendirian training center ini adalah pertama untuk meningkatkan profesionalisme dari pelaku bisnis dan pemimpin mengenai bagaimana berdiplomasi.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memajukan pengembangan bahasa dan pendidikan serta memperkuat sinergi di antara kedua institusi.
Keberpihakan dalam proses legislasi dan penyusunan anggaran bertujuan mewujudkan perempuan yang berdaya dan berujung pada masyarakat yang sejahtera.
Penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik menjadi usaha bersama dari Iluni FHUI untuk mendukung usaha transisi energi yang dicananangkan oleh pemerintah.
UKI resmi menyatukan Program Studi Hukum Program Sarjana, Magister, dan Doktor di bawah FH UKI sebagai langkah strategis memperkuat kualitas akademik.
FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) merupakan Badan Akreditasi Internasional yang memberikan penilaian standar mutu dan kualitas Perguruan Tinggi
Putusan hakim itu harus dengan pertimbangan kualitatif, kemanusiaan, kemaslahatan dan keadilan dan berpihak kepada keadilan.
Dua sejoli berstatus mahasiswa fakultas hukum di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi setelah terlibat kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap nenek salah satu pelaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved