Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVESITAS Kristen Indonesia (UKI) meresmikan penyatuan Program Studi Hukum Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor di bawah Unit Pengelola Program Studi Fakultas Hukum (FH) UKI.
Soft launching Integrasi Program Studi Hukum Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor ini dilaksanakan di Auditorium Graha William Soeryadjaya UKI Cawang. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan di Universitas, dosen, alumni, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
Rektor UKI, Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.,MBA menyampaikan penyatuan Fakultas Hukum ini merupakan bagian dari komitmen UKI untuk mengoptimalkan prestasi.
“Negara Indonesia membutuhkan alumni unggul. Penyatuan ini merupakan respon Fakultas Hukum agar semakin efektif dan efisien fokus memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dengan melahirkan lulusan Unggul,” ujar Dhaniswara.
Prof. Dhaniswara menjelaskan FH UKI sudah mendapatkan akreditasi Unggul, akreditasi Internasional serta memiliki ruang peradilan semu yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.
“Pencapaian akreditasi Unggul ini tentunya sudah sesuai dengan syarat dari pemerintah. Beberapa syarat suatu universitas memiliki akreditasi Unggul ialah internasionalisasi, digitalisasi serta dilihat lulusan dan prestasi alumninya. Kami menyadari ada dalam era disrupsi yang penuh perubahan, maka kami selaku melakukan kajian internal dan melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain,” jelas Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis ini.
Menurut Dhaniswara, menyesuaikan dengan era digitalisasi, kurikulum akan dievaluasi setiap semester. “Mahasiswa UKI juga dapat mengakses situs UKI AI Center of excellence untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan era digital. Kedepannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga akan memiliki prodi Bisnis Digital dan Fakultas Teknik memiliki Prodi IT,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dekan FH UKI, Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. mengutarakan bahwa dengan adanya penyatuan Fakultas Hukum ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman praktis dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu Hukum.
“Dengan penggabungan S1 S2 dan S3 Hukum di bawah Fakultas Hukum, maka memperkuat eksistensi FH UKI secara internal dan eksternal. Tentu saja akan meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan yang dihasilkan. Penggabungan ini justru memperkuat posisi Unggul dan mempertahankannya,” kata Hendri Jayadi.
“Penyatuan ini membuka peluang bagi mahasiswa Fakultas Hukum UKI untuk bisa mempelajari ilmu Hukum dari dosen S1, S2 dan S3. Dosen dari prodi Doktor Hukum dapat juga mengajar mahasiswa S1 dan S2 Hukum. Integrasi Program Studi Hukum Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor ini dapat menjadi wahana pendidikan terbaik bagi mahasiswa Hukum di Indonesia,” tambahnya.
Saat ini masih dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru UKI jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau pengakuan pengalaman kerja, sampai tanggal 14 Februari 2025 untuk program S1 Hukum dan S2 Hukum. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs pmb.uki.ac.id. (RO/Z-3)
Wisuda UKI Tahun Akademik 2024/2025 Program Doktor, Magister, Sarjana, Sarjana Terapan/Diploma 4, Diploma 3, dilaksanakan di, Jakarta, pada Rabu 12 November 2025.
UNIVERSITAS Kristen Indonesia (UKI) menggelar Festival Kebangsaan 2025 dengan mengusung tema "Merayakan Perbedaan, Menguatkan Kebersamaan dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045".
Dalam rangka Dies Natalis ke-72, UKI berziarah ke TMP Kalibata untuk mengenang jasa para pendiri dan meneguhkan semangat generasi penerus dalam dunia pendidikan.
UKI bekerja sama dengan Tax Center UKI dan Hive Five menyelenggarakan seminar bertema "Bersinergi Wujudkan Digitalisasi Administrasi Pajak".
RUU KUHAP menegaskan asas dominus litis yang memberi kewenangan utama pada Jaksa Penuntut Umum sejak tahap penyidikan hingga eksekusi perkara.
Diperlukan formula hukum pemberantasan melalui penegakan hukum terhadap mafia tanah, penguatan peran satgas mafia tanah dan KPK, serta pembentukan pengadilan khusus pertanahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved