UP Ingin Hasilkan Doktor Ilmu Hukum Bernilai Luhur Pancasila

FAKULTAS Hukum (FH) Universitas Pancasila (UP) secara resmi meluncurkan pembukaan program doktor ilmu hukum (PDIH).

Hal ini menyusul terbitnya SK Kemendikbud Ristek Dikti Nomor: 924/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor pada Universitas Pancasila.

"Sesuai dengan visi Universitas Pancasila yaitu 'Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila', kehadiran PDIH FH Universitas Pancasila ini diharapkan akan melahirkan doktor di bidang ilmu hukum yang mampu berkiprah sebagai akademisi dan praktisi di bidang hukum dengan tetap memegang nilai-nilai luhur Pancasila," kata Dekan FH UP Prof Dr Eddy Pratomo SH MA saat peluncuran PDIH FH Universitas Pancasila, di Kampus UP, Jakarta, Rabu (22/2).

Melalui keterangan resminya, Eddy menyampaikan menghadapi tantangan perkembangan ilmu hukum dan memperhatikan dosen saat ini yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.

"Maka PDIH membuka empat bidang konsentrasi dengan kurikulum yang looking forward dan mengakomodasi perkembangan ilmu hukum dalam tataran internasional," ucapnya. 

Baca juga: BRI Institute Bertransformasi Menjadi 'Cyber University'

"Adapun empat konsentrasi PDIH FH Universitas Pancasila meliputi hukum bisnis, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum tata negara. Hukum internasional menjadi salah satu ciri khas PDIH FH Universitas Pancasila, karena saat ini masih sedikit ahli-ahli hukum internasional di Indonesia, Jumlahnya tidak lebih dari 10 orang," kata Eddy.

PDIH FH Universitas Pancasila ini juga didesain dengan sistem perkuliahan blandeed learning, dengan jumlah SKS minimal yang ditempuh 42 SKS dengan masa studi rata-rata lima semester.

"Sehingga sangat mendukung bagi calon mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu tanpa harus mengorbankan pekerjaan mahasiswa PDIH tersebut," ujar Eddy. 

PDIH FH Universitas Pancasila ini dinahkodai Prof Dr M Hatta Ali SH MH (Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2012-2017 dan Periode 2017-2022) sebagai Ketua Program Studi, Prof Dr Eddy Pratomo SH MA sebagai Dekan Fakutas Hukum, serta Rektor Universitas Pancasila Prof Dr Edie Toet Hendratno SH MSi FCBArb. 

Guna mendukung dan mengakomodasi calon mahasiswa PDIH FH UP, maka sarana dan prasarana memadai disediakan di dua kampus yaitu di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, dan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

Kampus PDIH FH UP  memiliki ruang kelas doktor, ruang kelas internasional, ruang rapat Aristoteles, e-library, dan ruang peradilan semu Socrates Aula Nusantara.

"Fasilitas ini akan sangat mendukung bagi mahasiswa dapat menyelesaikan studinya pada PDIH FH UP tepat waktu yaitu lima semester," ucapnya. 

Dengan demikian, lanjut Eddy, diharapkan PDIH FH Uiniversitas Pancasila dapat melahirkan akademisi hukum dan praktisi hukum yang dapat berkiprah sebagai bagian dalam memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara yang tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila.

Ketua Program Studi PDIH FH Universitas Pancasila Prof Dr M Hatta Ali SH MH menjelaskan salah satu unggulan PDIH FH Universitas Pancasila yakni dengan cara melakukan berbagai inovasi dalam pengajaran.

"Ini dengan menggabungkan metode-metode pengajaran antara teoritisi dan praktisi. Juga, ada beberapa pengajar dari luar negeri seperti Universiti Malaya dari Malaysia," terang Hatta.

Sekretaris PDIH FH Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono SH MH menambahkan saat ini sudah terdaftar 22 calon mahasiswa PDIH FH Universitas Pancasila yang tersebar dari berbagai profesi.

"Paling banyak berasal dari advokat atau pengacara, dan yang lainnya berprofesi dari dosen, penyidik, hakim, juga pegawai biro hukum di kementerian-kementerian," urai Agus. (RO/OL-09)