PBNU Jawab Wacana Peniadaan Sidang Isbat

SIDANG isbat sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Karena itu, PBNU tidak setuju jika sidang isbat itu ditiadakan atau dihapus.

Wacana penghapusan sidang isbat ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti beberapa waktu lalu. Menurut dia, penghapusan sidang isbat itu akan menghemat anggaran negara.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, sidang isbat itu telah menjadi aturan. Jika ada usul peniadaan, proses penghapusannya perlu proses panjang.

Baca juga : PBNU Ingatkan Dampak Berbahaya jika Konflik Gaza Berkepanjangan

"(Penghapusan) sidang isbat itu tidak bisa tiba-tiba. Misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini enggak ada sidang isbat. Tentu kami akan protes juga karena ini sudah jadi aturan," kata dia dalam keterangan persnya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Sidang isbat, kata Gus Yahya, diselenggarakan untuk menjaga harmoni masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. "Setahu saya bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat itu Muhammadiyah," ujar Gus Yahya. 

Intinya, kata Gus Yahya, PBNU akan tetap mengikuti prosedur dan hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh pemerintah. "Kami tetap saja berpegang pada pandangan bahwa awal Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil rukyah hilal," ujar dia.

Karena ada aturan bahwa pemerintah melakukan sidang isbat, NU menyandarkan diri kepada hasil sidang isbat yang diadakan pemerintah. "Para kiai NU bahkan mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda dari pemerintah kalau sudah ada penetapan isbat dari pemerintah," kata dia.  

Dalam kesempatan ini Gus Yahya meminta agar masyarakat meningkatkan spiritualitas dan menghindari ceramah yang memuat provokasi selama bulan Ramadan. "Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ikhtiar rohani kita," kata dia. (Z-2)